Jakarta, Radarsultra.co – Mewakili Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, hadir dalam peresmian Learning Management System (LMS) Pamong Desa yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keberlanjutan LMS Pamong Desa Tahun 2024.
Acara ini berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2024 di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi kementerian, gubernur, bupati, serta perwakilan kepala daerah dan pimpinan OPD se-Indonesia, yang sebagian besar mengikuti acara secara virtual.
Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa melalui program P3PD (Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa) yang didukung oleh World Bank. LMS Pamong Desa diharapkan dapat mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan, sekaligus menjadi warisan inovasi dalam meningkatkan kualitas aparatur desa di seluruh Indonesia.
Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Mohammad Noval, dalam laporannya mengungkapkan, Rakornas ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan kapasitas aparatur desa di 75.265 desa di seluruh Indonesia melalui program P3PD yang didukung oleh World Bank.
LMS Pamong Desa diharapkan dapat mengatasi tantangan geografis di daerah perdesaan dan menjadi warisan inovasi dalam peningkatan kapasitas aparatur desa.
Acara dibuka secara resmi oleh Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, yang dalam sambutannya menekankan tiga aspek penting dalam pembangunan desa.
Pertama, pentingnya regulasi yang mendukung, seperti pelaksanaan dan revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, perlunya kelembagaan yang kuat, terutama dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga, Suhajar menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung dana desa.
Menurut Suhajar, salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada desa adalah untuk mencapainya kemandirian fiskal, yang akan mengurangi ketergantungan desa pada pemerintah pusat. Dengan demikian, desa bisa mandiri dan berdaya saing.
Suhajar juga menekankan perlunya penyampaian informasi yang lebih interaktif melalui berbagai metode pembelajaran online.
Ia menyebutkan, melalui pembelajaran daring, diharapkan aparatur desa dapat menjadi lebih pintar, terampil, dan mandiri dalam mengelola sumber daya desa.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra, Drs. H. Asrun Lio, juga mengungkapkan pentingnya program LMS Pamong Desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa di seluruh Indonesia.
“Melalui program ini, maka tengah dikembangkan sistem pembelajaran online berbasis Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Pada 2024, LMS Pamong Desa akan digunakan untuk melatih 40.000 desa dengan target peserta sekitar 80.000 aparatur desa,” ujar Asrun Lio.
Menurutnya, LMS Pamong Desa diharapkan dapat mengatasi keterbatasan akses pelatihan bagi perangkat desa di daerah terpencil, memberikan efisiensi waktu dan biaya, serta memungkinkan pengembangan kurikulum yang lebih terstruktur dan mudah dipantau.
“Melalui LMS, kami berharap materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perangkat desa, seperti manajemen keuangan desa dan perencanaan pembangunan,” kata Asrun Lio.
Dalam pemaparannya, Tenaga Ahli Menteri Dalam Negeri, Dr. Suhajar Diantoro, memaparkan gambaran umum administrasi wilayah Indonesia yang memiliki 75.265 desa tersebar di berbagai provinsi.
Dari Aceh hingga Papua, desa-desa ini memiliki tantangan dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui LMS.
Sekda Sultra juga menekankan bahwa peran LMS Pamong Desa dalam pembangunan desa sangat strategis, khususnya dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045, dengan menciptakan desa-desa yang lebih mandiri dan sejahtera.
“Desa yang mandiri tidak bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, karena mereka mampu mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan baik,” jelasnya.
Dia mencontohkan keberhasilan Desa Kutuh di Kabupaten Bandung yang berhasil meraup PADes sebesar Rp 50 miliar pada 2022 melalui unit usaha seperti wisata desa.
“Pengelolaan desa yang baik dapat menghasilkan PADes yang signifikan, seperti yang dilakukan oleh Desa Panggungharjo di Kabupaten Bantul yang berhasil memperoleh PADes sebesar Rp 7,5 miliar pada 2022, salah satunya dengan mengelola sampah menjadi sumber pendapatan,” ungkapnya.
Agenda penting dalam Rakornas ini mencakup berbagai pembahasan terkait keberlanjutan LMS Pamong Desa, termasuk kebijakan tata kelola LMS, perencanaan anggaran, dan upaya penguatan kapasitas pelatihan untuk aparatur desa.
Dalam sesi tersebut, perwakilan dari kementerian terkait juga membahas langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program ini di masa depan.
“Kegiatan ini bukan hanya tentang pelatihan, tetapi juga tentang menciptakan sebuah ekosistem pembelajaran yang dapat berkelanjutan dan memberi dampak nyata bagi kemajuan desa di seluruh Indonesia,” tutup Sekda Sultra.
Dengan adanya LMS Pamong Desa, diharapkan perangkat desa di seluruh Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan pembangunan desa dan berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera pada 2045.*
