Butur, Radarsultra.co.id – Untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di beberapa daerah di Indonesia telah merumuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Tidak menutup kemungkinan, jika keadaan makin memburuk akibat Covid-19, PSBB juga akan diberlakukan di Sulawesi Tenggara (Sultra) bahkan mungkin di Kabupaten Buton Utara (Butur).
Menyadari dampak PSBB yang akan dirasakan masyarakat, Kepolisian Resor (Polres) Butur dalam rapat koordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTC-19) Butur dan pihak-pihak terkait memaparkan strategi Sistem Pengamanan Kota (Sispamakota) kontijensi melalui Tactical Floor Game (TFG) pada Rabu, (15/04/2020).
Dihadapan seluruh peserta rapat, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Butur mensimulasikan strategi pengamanan untuk mengantisipasi dampak sosial yang mungkin akan terjadi akibat PSBB.
“Dampak PSBB kedepan mungkin lebih ke ekonomi sosial masyarakat,” kata Kapolres Butur, AKBP. Wasis Santoso, Rabu, (14/04/2020).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Butur, dr. Muhammad Kasrul mengungkapkan, Buton Utara saat ini dikategorikan sebagai zona hijau Covid-19.
Damapak Covid-19 di Butur masih dalam kondisi aman dan terkendali dimana kasus terkonfirmasi positif Covid-19, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) masih belum ditemukan di Buton Utara, bahkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang jumlah totalnya 69 kasus hingga saat ini tersisa 6 kasus.
“Total Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Butur berjumlah 69 dan yang sudah selesai dipantau 63. Saat ini, ODP di Butur sisa 6 orang,” ungkap dr. Kasrul.
Meskipun demikian, ia tidak ingin GTC-19 kecolongan, ia mengingatkan agar semua pihak selalu waspada dan memperketat penjagaan di pintu-pintu masuk kabupaten Butur, terlebih lagi dengan adanya OTG yang tidak terdeteksi selain melalui rapid test.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Butur, Diwan menegaskan agar GTC-19 Butur dan semua pihak terkait bekerja lebih cepat lagi dan petugas garis depan seperti Dinkes, TNI-POLRI, maupun Satpol-PP agar dipenuhi kebutuhannya.
“Yang bertugas di garis depan baik itu Dinkes, TNI-Polri agar diperhatikan kebutuhannya, kita gunakan anggaran yang sudah ada, jangan dipersulit,” tegasnya.
