Kendari, Radarsultra.co – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, yang juga menjabat sebagai Ketua APEKSI Komisariat Wilayah (Komwil) VI, memaparkan berbagai inovasi dan strategi pengelolaan sampah di Kota Kendari dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APEKSI Komwil VI yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026).
Dalam paparannya, Siska menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Kendari adalah pengelolaan pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
“Pengambilan sampah dikelola oleh pihak ketiga. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melalui pihak ketiga untuk mengelola sampah di setiap kecamatan. Pemerintah menyediakan pembiayaan sesuai regulasi yang berlaku, sementara retribusi dikelola melalui kecamatan dan kelurahan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem tersebut telah berjalan cukup efektif meski masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Ia menekankan bahwa tidak ada kebijakan yang dapat langsung berhasil secara sempurna sejak awal diterapkan.
Selain itu, Pemerintah Kota Kendari terus mengembangkan program Bank Sampah Unit sebagai salah satu program unggulan dalam pengurangan sampah. Dari 65 kelurahan yang ada di Kota Kendari, sebanyak 40 kelurahan telah memiliki bank sampah, meskipun yang aktif beroperasi saat ini baru mencapai 28 unit.
Pada kesempatan tersebut, Siska juga memaparkan kondisi sumber daya pengelolaan persampahan yang dimiliki Kota Kendari. Saat ini jumlah tenaga persampahan yang tersedia sekitar 800 orang, mencakup petugas pengangkut sampah, penyapu jalan, hingga petugas pertamanan.
“Kalau bicara sampah, hanya ada satu kunci utama, yaitu partisipasi masyarakat. Sebanyak apa pun sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah, tanpa kolaborasi dan partisipasi masyarakat, semua itu tidak akan berhasil,” tegasnya.
Terkait anggaran, Pemerintah Kota Kendari saat ini mengalokasikan sekitar Rp22 miliar untuk sektor persampahan. Angka tersebut dinilai masih relatif kecil dibanding kebutuhan yang terus meningkat seiring pertumbuhan kota dan jumlah penduduk.
Siska menjelaskan bahwa produksi sampah di Kota Kendari saat ini mencapai hampir 300 ton per hari. Komposisi terbesar berasal dari sisa makanan dan sampah rumah tangga, sehingga berbagai strategi pengolahan organik terus didorong, termasuk pemanfaatan biopori dan metode pengomposan sederhana di lingkungan masyarakat.
Sementara itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Kendari yang memiliki luas sekitar 36 hektare dinilai masih mampu menampung sampah hingga 20 tahun ke depan. Meski demikian, pemerintah saat ini tengah melakukan revitalisasi dan transformasi pengelolaan TPA agar lebih modern dan ramah lingkungan.
Dalam mendukung pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Kendari juga menggandeng berbagai pihak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satunya adalah bantuan armada bank sampah dari PT SE Nickel serta dukungan dari Bank Sultra dan Bank BPR Bahteramas.
Kerja sama dengan pihak ketiga juga diterapkan dalam sistem pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Seluruh petugas persampahan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini dikelola oleh pihak ketiga, termasuk dalam hal penggajian.
Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga membantu mengurangi angka pengangguran karena perusahaan pengelola diwajibkan merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Kendari secara rutin melaksanakan gerakan kerja bakti setiap hari Sabtu di seluruh kelurahan. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, RT, RW, serta berbagai unsur pemerintahan guna menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam pengelolaan bank sampah, pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan tiga perusahaan yang membeli sampah hasil pengumpulan masyarakat. Hasil penjualan sampah tersebut langsung ditransfer ke rekening warga, sehingga memberikan manfaat ekonomi secara langsung.
Mengakhiri paparannya, Siska mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi seluruh daerah saat ini adalah meningkatnya timbulan sampah akibat urbanisasi dan masih rendahnya partisipasi masyarakat.
“Yang harus kita bangun adalah kesadaran bahwa sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua pihak. Karena itu, peran masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan sampah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga kondusivitas dan menjadi teladan dalam pengelolaan sampah. Bahkan, Pemerintah Kota Kendari mendorong setiap instansi Forkopimda memiliki bank sampah sebagai bentuk komitmen bersama terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Melalui berbagai program kolaboratif tersebut, Pemerintah Kota Kendari optimistis mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.***
