Kendari, Radarsultra.co – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari kembali mengukuhkan prestasinya di tingkat nasional setelah mempertahankan peringkat pertama sebagai satuan kerja paling aktif dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi. Capaian tersebut diumumkan melalui siaran pers yang diterbitkan pada Jumat (17/07/26).
Hingga pertengahan 2026, Kantor Imigrasi Kendari telah menetapkan 57 Desa Binaan Imigrasi yang terdiri atas 51 desa di Kabupaten Konawe dan enam desa di Kabupaten Kolaka. Program tersebut didukung delapan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA), masing-masing enam petugas di Konawe dan dua petugas di Kolaka.
Berbagai kegiatan dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari edukasi mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), hingga kegiatan sosial berupa pengecatan fasilitas umum di desa binaan serta pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.
Peran masyarakat juga terus diperkuat dalam pengawasan terhadap keberadaan orang asing. Melalui kolaborasi antara PIMPASA, pemerintah desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, berbagai persoalan keimigrasian dapat ditindaklanjuti secara cepat sehingga tercipta sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, mengatakan Program Desa Binaan Imigrasi merupakan wujud nyata kehadiran imigrasi di tengah masyarakat.
“Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berfokus pada edukasi, tetapi juga membangun kepedulian sosial dan memperkuat pengawasan berbasis masyarakat. Sinergi antara PIMPASA, pemerintah desa, serta aparat keamanan menjadi kunci dalam mencegah potensi pelanggaran keimigrasian,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejak 2025 hingga pertengahan 2026 Kantor Imigrasi Kendari berhasil meraih peringkat pertama nasional sebagai satuan kerja paling aktif dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi. Tak hanya itu, pada 2026 sebanyak lima pegawai Imigrasi Kendari juga masuk dalam jajaran PIMPASA paling aktif dalam pelaporan kegiatan Desa Binaan Imigrasi.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembinaan dan pelayanan keimigrasian hingga tingkat desa agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Program Desa Binaan Imigrasi juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi melalui program “Imigrasi untuk Rakyat” yang menekankan pentingnya kehadiran negara melalui pelayanan yang inklusif, edukatif, serta penguatan fungsi pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.
