Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menegaskan kepemilikannya atas lahan eks-PGSD yang berada di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. Kepastian tersebut menyusul putusan Pengadilan Tinggi (PT) Sultra yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari bahwa lahan di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo itu merupakan milik sah Pemprov Sultra.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, menjelaskan bahwa penegasan hak kepemilikan tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026.
Putusan tersebut menguatkan putusan PN Kendari terkait bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma setelah pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Konstatering merupakan proses pencocokan, penegasan, atau pemeriksaan langsung terhadap objek sengketa di lapangan oleh pengadilan sebelum pelaksanaan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Andi Syahrir mengungkapkan, lahan tersebut sebelumnya diklaim oleh Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle yang menguasai objek tanah tersebut.
Menanggapi penguasaan lahan itu, Pemprov Sultra melakukan sejumlah langkah penertiban aset, termasuk membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut.
Sengketa kepemilikan lahan ini telah melalui proses hukum sejak 2016. Saat itu, Kikila Adi Kusuma mengajukan gugatan ke PN Kendari. Berdasarkan putusan pengadilan, gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Pada proses banding dan kasasi pada 2017, Pemprov Sultra berhasil memenangkan perkara.
Meski demikian, penguasaan lahan masih berada di tangan Kikila Adi Kusuma. Pemprov Sultra kemudian mengajukan permohonan pengosongan objek sengketa pada 2020.
Proses persidangan berlanjut hingga tingkat kasasi dan kembali dimenangkan oleh Pemprov Sultra pada 2022.
Setelah itu, Pemprov Sultra mengajukan permohonan eksekusi pada 2022. Tahapan tersebut berlanjut dengan pelaksanaan konstatering pada 20 November 2025.
Namun, Kikila Adi Kusuma kembali menempuh upaya hukum dengan mengajukan bantahan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026.
Andi Syahrir menambahkan, Pemprov Sultra saat ini telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menentukan jadwal pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.
Sebagai tahapan awal, Pemprov Sultra juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan terhadap lahan yang menjadi objek sengketa.
“Kami berharap, masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tutupnya.
