Kendari, Radarsultra.co.id – Terkait unjuk rasa yang dilakukan masyarakat dan simpatisan dari kubu Razak – Haris di Kantor Panwas terus berlanjut di Gedung KPU Kota Kendari dan Abeli itu adalah proses demokrasi yang dilakukan pasca Pemilihan Walikota (Pilwali) kemarin.
“Kita hargai bahwa ini adalah proses demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat terkait dengan proses demokrasi dalam hal ini pemilihan Walikota yang baru saja kemarin kita laksanakan pemungutan dan perhitungan suara,” ungkap Ketua KPU Kota Kendari Hayani Imbu di Kantor KPU Kendari, Kamis (16/2/2017).
Keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi ini dinilai merupakan suatu apresiasi.
“Ini merupakan suatu apresiasi dimana semangat kawan – kawan dalam rangka mengawal proses demokrasi, sebab ini menjadi tanggung jawab semua orang. Dan semua masyarakat kota Kendari memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat,” tambahnya.
Ia menambahkan bahwa dalam proses pemungutan, penghitungan, hingga penetapan pihak KPU memiliki aturan. Namun semua itu akan dipastikan dalam tahapan sampai dengan waktu pleno dengan sesuai jadwal.
Terkait dengan tuntutan massa mengenai C1, jangan dulu mengupload.
“Jangan mengupload dulu C1, saya kira itu menjadi kewajiban kami secara internal. Akan tetapi, yang secara resmi kita lakukan pleno. Akan ada berita acara masing-masing PPK saksi pasangan calon maupun Panwas bersama-sama melaksanakan proses rekapitulasi tingkat kecamatan, mulai tanggal 15-22 Februari,” jelasnya.
Terakhir Hayani menghimbau kepada rekan-rekan media untuk mengawal proses demokrasi ini dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa pleno akan dilaksanakan tanggal 22 – 24 Februari. (B )
