Kendari, Radarsultra.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan stakeholder lainnya, di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (03/10/2024).
Rakor ini membahas langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi daerah, khususnya menjelang Pilkada Serentak dan akhir tahun 2024.
Rakor dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Sekretaris Daerah Pemprov Sultra, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultra Doni Septadijaya, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra Siti Mardati Saing, serta Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko.
Selain itu, turut hadir pula Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sultra, Muh Amin, serta anggota TPID Pemprov Sultra.
Dalam rakor tersebut, Andap memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga inflasi di Sultra tetap terkendali.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, TPID, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.
“Kerja sama yang kuat antara pemerintah provinsi dan TPID terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi dan harga pangan. Kita harus mempertahankan momentum ini demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Andap, Kamis (03/10/2024).
Pada kesempatan yang sama, rakor juga membahas capaian inflasi Sultra yang tercatat sebesar 1,06% pada September 2024, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 1,84%.
Hal ini menjadikan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga di Indonesia, sekaligus yang terendah di wilayah Sulawesi.
Selain itu, pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan September juga mencatat deflasi sebesar -0,20%, yang disebabkan oleh stabilnya pasokan pangan serta adanya bantuan sosial pemerintah.
“Deflasi terjadi pada beberapa komoditas, seperti hortikultura, beras, dan ikan, yang menunjukkan bahwa pasokan pangan terjaga dengan baik,” ungkap Andap.
Rakor juga membahas langkah-langkah ke depan untuk mengatasi potensi deflasi yang mendalam. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi perdagangan antar daerah guna mengatasi kelebihan pasokan komoditas pangan.
Selain itu, Pemprov Sultra diharapkan memanfaatkan skema asuransi pertanian untuk mitigasi risiko iklim yang dapat mempengaruhi produksi pertanian.
Program ini sudah diimplementasikan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Kolaka dan Bombana.
Dalam laporan Dinas Pertanian, inflasi sektor beras diprediksi tetap stabil hingga akhir tahun 2024.
Sementara itu, Kepala Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing, melaporkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah meningkat dari 11.000 ton menjadi 11.300 ton, dan stok ini diperkirakan mencukupi hingga akhir tahun. Bulog juga telah menyelesaikan 100% distribusi bantuan pangan selama tiga bulan terakhir.
Perwakilan Bank Indonesia Sultra, Doni Septadijaya, menyoroti pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Selain itu, optimalisasi APBN, APBD, dan Dana Desa juga menjadi langkah penting dalam pengendalian inflasi.
Selain isu ekonomi, Kepala Stasiun Meteorologi Sultra, Sugeng Widarko, memberikan informasi terkait musim cuaca di Sultra.
Ia menyampaikan bahwa Sultra masih berada dalam musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung hingga November.
Puncak musim hujan diprediksi terjadi antara November hingga Desember, dengan curah hujan tertinggi pada Januari dan Februari mendatang.
Sebagai hasil dari rakor ini, beberapa rekomendasi strategis disepakati, antara lain: percepatan realisasi APBD untuk mendorong konsumsi pemerintah dan rumah tangga, optimalisasi APBN/APBD/Dana Desa untuk pengendalian inflasi, serta percepatan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, penguatan kerjasama antar daerah dan perluasan kios pantau inflasi juga menjadi bagian dari rekomendasi yang ditekankan dalam rapat tersebut.
Menutup rapat, Pj. Gubernur Andap menegaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi, terutama menjelang Pilkada Serentak dan akhir tahun 2024.
Ia juga mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi anomali cuaca dan reformasi birokrasi yang responsif sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Stabilitas inflasi dan kesiapan menghadapi anomali cuaca sangat penting, terutama menjelang Pilkada dan akhir tahun. Kita harus terus memberikan pelayanan terbaik dan melakukan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Andap.*
