Jakarta, Radarsultra.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sultra, hadir dalam Rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Tahun 2024 dan Pembukaan Rapat Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional, yang diselenggarakan pada Jumat, 4 Oktober 2024 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.
Acara yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Harian KNEKS menekankan pentingnya ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi arus baru yang berjalan beriringan dengan ekonomi konvensional guna memperkuat ketahanan perekonomian nasional,” kata Ma’ruf Amin, Jumat, (4/10/2024).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan terus mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk program-program seperti kredit usaha rakyat (KUR) syariah dan penerbitan sukuk negara.
“Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar. Kemenkeu mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui program-program pemerintah seperti KUR syariah dan sukuk negara,” ujar Sri Mulyani.
Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, dalam laporannya menyampaikan bahwa KNEKS telah berhasil merealisasikan 13 program prioritas yang dirancang untuk mendukung percepatan ekonomi syariah di Indonesia.
Beberapa di antaranya meliputi kodifikasi data industri produk halal, pengembangan UMKM industri halal, dan percepatan sertifikasi halal untuk UMK.
“Hingga Oktober 2024, KNEKS telah merealisasikan 13 program prioritas, termasuk pengembangan industri halal dan percepatan sertifikasi halal untuk UMK,” jelas Sholahudin.
Sementara itu, Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menanggapi arahan dari Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus memacu pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara.
“Kami akan terus mendukung pengembangan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara, sekaligus mewujudkan komitmen bersama yang konkret untuk memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sultra demi mencapai Indonesia Maju 2045,” ujar Andap Budhi Revianto.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Sultra telah meresmikan Zona Khas Al Alam, sebuah kawasan yang dirancang untuk mendukung UMKM modern dengan sertifikasi halal.
Saat ini, kawasan tersebut sedang dalam proses persetujuan lahan oleh Takmir Masjid Al Alam, dengan dukungan penuh dari Pemprov Sultra dan Bank Indonesia Sultra, termasuk pengelolaan fasilitas parkir modern yang akan segera dibangun.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi lainnya, seperti Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Perindustrian, Ketua Umum Kadin, Ketua Dewan Komisioner OJK, Deputi Senior Bank Indonesia, serta Gubernur seluruh Indonesia yang juga merupakan Ketua KDEKS di provinsi masing-masing.*
