Kendari, Radarsultra.co – Gerakan pemberdayaan perempuan di Sulawesi Tenggara memasuki fase baru dengan hadirnya kepengurusan wilayah Organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM). Organisasi yang telah menjangkau 26 provinsi dan aktif di tingkat global ini, resmi mengukuhkan pengurus wilayah Sultra dalam sebuah pelantikan yang dihelat di Kendari, Senin,(2/6/2025)
Pelantikan ini tidak sekadar seremoni struktural. Lebih dari itu, menjadi deklarasi keterlibatan perempuan Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan dari tingkat desa hingga pentas internasional. Hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sultra, sejumlah kepala daerah, dan tokoh perempuan lintas sektor.
“Kalau negara ingin maju, perempuannya harus maju. PIM hadir bukan hanya sebagai penggerak perempuan, tapi juga sebagai mitra aktif pemerintah daerah,” tegas Wakil Gubernur Sultra, Hugua, dalam sambutannya.
Komitmen PIM dalam mendorong peran perempuan ditunjukkan lewat sinergi lintas sektor. Organisasi ini akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai bidang strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hingga penguatan ekonomi kreatif.
Ketua Umum PIM, Lana T. Koentjoro, menegaskan bahwa pendekatan yang diusung bersifat lintas batas dan multidimensi. “Kami bukan hanya komunitas perempuan, tapi mesin sosial yang siap mendorong transformasi. Kami memiliki 9 Wakil Ketua Umum dan 45 pengurus di Sulawesi Tenggara yang akan membentuk cabang di 17 kabupaten/kota,” ujarnya.
PIM tidak hanya aktif di dalam negeri. Organisasi ini telah mencatatkan eksistensinya di kancah internasional melalui diplomasi sosial dan kegiatan budaya di berbagai kota dunia, seperti Hongkong dan Paris. Salah satu inisiatif yang mencuri perhatian adalah kampanye pengenalan kebaya secara global, yang mendapat dukungan dari perwakilan diplomatik Indonesia.
Selain menjalin jejaring dengan diaspora, PIM juga tengah membangun koordinasi strategis dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Desa dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dalam waktu dekat, PIM akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) guna mempercepat pelaksanaan program lapangan, seperti pelatihan keterampilan dan pendampingan perempuan.
Ketua DPW PIM Sultra, Yusniar Asrina Afdhal, menegaskan bahwa kehadiran PIM di Sultra membawa semangat kolaborasi yang kuat. “Melalui gerakan bertajuk Ruang Bersama Indonesia, PIM menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya tentang kesetaraan, tetapi juga tentang keberlanjutan pembangunan dan ketahanan sosial,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tantangan global saat ini justru memperkuat urgensi untuk melibatkan perempuan sebagai agen perubahan. “Di tengah tantangan global, pemberdayaan perempuan menjadi kunci percepatan pembangunan. PIM hadir dengan model kolaborasi yang menyatukan pemerintah, masyarakat, dan diaspora untuk memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan,” tutup Yusniar.
