Kendari, Radarsultra.co – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM memimpin rapat koordinasi penanganan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari, rapat tersebut bertempat di Balai Kota Kendari, Senin (11/5/2026).
Rapat yang digelar secara mendadak ini membahas penetapan status bencana banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, unsur Forkopimda, serta kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Kendari.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Kendari meminta pandangan dan masukan dari unsur Forkopimda terkait langkah yang harus segera diambil pemerintah dalam menangani dampak banjir yang terjadi di delapan kecamatan di Kota Kendari.
Setelah mendengarkan berbagai masukan, Wali Kota Kendari menyimpulkan bahwa kondisi yang terjadi saat ini sudah memenuhi syarat untuk penetapan status tanggap darurat bencana.
“Saya sudah bisa merangkum apa yang harus kita tetapkan. Menurut saya, mohon maaf rekan-rekan Forkopimda, sepertinya kita harus menetapkan status tanggap darurat. Karena mengingat Kendari ini adalah muara dari beberapa kabupaten. Hujan sedikit saja sudah banjir, apalagi hujan yang sudah berhari-hari,” ujar Wali Kota.
Berdasarkan data sementara, sekitar 3.500 jiwa terdampak banjir yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah Kota Kendari pun diminta bergerak cepat untuk memastikan bantuan dan penanganan tepat sasaran.
Wali Kota menegaskan bahwa seluruh OPD harus bekerja secara terintegrasi, mulai dari penyaluran bantuan, penanganan lingkungan terdampak, hingga pemulihan kondisi masyarakat pascabanjir.
“Yang harus kita tindaklanjuti sekarang adalah bagaimana kita langsung ke sasaran yang paling banyak. Secara simultan juga dinas terkait, PU dan lain-lain sebagainya, menyiapkan apa yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Selain itu, Wali Kota juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak balai dan pemerintah provinsi, khususnya terkait penanganan banjir di wilayah Baruga dan sekitarnya yang menurutnya telah lama membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin mengetahui kewenangan antarinstansi, namun yang mereka harapkan adalah kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan banjir.
“Karena masyarakat tidak mau tahu ini mau balai, mau provinsi, mau pusat, yang disalahkan tetap Wali Kota dan Pemerintah Kota Kendari,” katanya.
Wali Kota juga meminta agar penanganan bantuan sosial tidak hanya terfokus pada satu wilayah, tetapi dibagi sesuai titik-titik banjir yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.
Ia mencontohkan wilayah Manggarai dan Kambu yang tercatat terdampak hingga sekitar 900 jiwa namun belum mendapatkan perhatian maksimal dalam penanganan sosial.
“Harus kita bikin spot-spot sesuai dengan titik-titik banjir yang memang dampaknya besar,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Wali Kota Kendari meminta seluruh jajaran pemerintah bersama Forkopimda untuk terus bersinergi dan bergerak cepat mengingat prakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan potensi hujan masih akan terjadi dalam dua hari ke depan.
“Kalau kita tidak laksanakan sesegera mungkin, kita tidak tahu ini ke depan. Yang ada saja ini air belum turun, bagaimana kalau ditambah hujan lagi,” ungkapnya.
Pemerintah Kota Kendari akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana banjir terhitung mulai tanggal 11 hingga 13 Mei 2026.***
