Kendari, Radarsultra.co – Wali Kota Kendari menerima audiensi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari di ruang kerja Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026). Pertemuan tersebut membahas sinergi program pertanahan antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Kota Kendari.
Kepala BPN Kota Kendari, Ahmad Fatoni menyampaikan, audiensi itu menjadi langkah awal memperkuat koordinasi dan kolaborasi bersama Pemerintah Kota Kendari dalam menjalankan sejumlah program strategis di bidang pertanahan.
Menurutnya, program-program dari Kementerian ATR/BPN tersebut bertujuan mendukung pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah Kota Kendari.
“Kami melakukan kunjungan perdana ke Ibu Wali Kota terkait sejumlah program dari Kementerian ATR/BPN yang nantinya akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Kendari. Ada banyak kegiatan yang tujuannya mendukung pendapatan daerah,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, BPN Kota Kendari juga membahas percepatan penyelesaian sertifikasi aset milik Pemerintah Kota Kendari. Ahmad Fatoni mengatakan, pihaknya menargetkan ratusan aset daerah dapat terselesaikan pada tahun ini.
“Kami juga bekerja sama terkait aset daerah. Dari target yang dibahas bersama Ibu Wali Kota, ada lebih dari 500 aset yang diharapkan bisa selesai tahun ini, sehingga memiliki kepastian hukum dan memberi manfaat bagi Kota Kendari,” katanya.
Ia menambahkan, Wali Kota Kendari memberikan dukungan penuh terhadap seluruh program pertanahan yang ditawarkan dan berharap koordinasi antara Pemkot Kendari dan BPN terus diperkuat agar persoalan pertanahan dapat segera terselesaikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Satria Damayanti menjelaskan, terdapat sembilan program dari Kementerian ATR yang ditawarkan kepada Pemerintah Kota Kendari.
“Kesembilan program tersebut seluruhnya direspons positif oleh Ibu Wali Kota dan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kendari,” ungkapnya.
Ia menyebut, salah satu program prioritas yakni percepatan pensertifikatan tanah serta konsolidasi tanah yang dinilai penting untuk mendukung pengamanan aset daerah secara menyeluruh.
“Pengamanan aset membutuhkan sertifikat, bukan hanya untuk pengamanan fisik, tetapi juga pengamanan administrasi dan hukum,” tutupnya.***
