Jakarta, Radarsultra.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra, Doni Septadijaya, dan Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra, Ronald, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin, (23/9/2024).
Rakornas ini mengusung tema “Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah,” dengan tujuan mempercepat pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan inklusivitas, efisiensi layanan publik, dan memperkuat transparansi pemerintahan.
Acara yang dihadiri oleh pimpinan Kementerian/Lembaga anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah tersebut menjadi platform untuk sinkronisasi kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar, dalam sambutannya menegaskan bahwa digitalisasi merupakan arahan langsung dari Presiden Indonesia guna meningkatkan kinerja pemerintah, serta mempercepat transformasi akuntabilitas dan keterpaduan layanan digital.
“Digitalisasi adalah langkah strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045, dengan memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efisien,” ujar Abdullah Azwar, Senin (23/9/2024).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menyampaikan harapannya agar koordinasi yang terjalin dalam Rakornas ini dapat mempercepat upaya percepatan P2DD, serta mendorong pembangunan infrastruktur ekonomi digital yang lebih baik dan pengelolaan pendapatan asli daerah yang lebih efisien.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menekankan pentingnya kesinambungan program P2DD dengan memperkuat sinergi antara berbagai inisiatif nasional yang ada.
“Koordinasi yang baik antar berbagai pihak akan mempercepat digitalisasi daerah dan memperkuat skala ekonomi di tingkat daerah,” kata Perry Warjiyo.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Satgas P2DD, menyoroti pentingnya penguatan ekosistem transaksi digital pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan pentingnya dukungan terhadap kebijakan P2DD, termasuk penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta sosialisasi kebijakan secara intensif di tingkat daerah.
Salah satu momen penting dalam Rakornas ini adalah pemberian TP2DD Award 2024, yang diserahkan oleh Menko Perekonomian bersama dengan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap daerah-daerah yang telah berhasil dalam menerapkan digitalisasi dalam pemerintahan mereka.
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi di Sultra.
Ia menegaskan pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andap.
Andap juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui digitalisasi.
“Dengan kerja sama yang baik, digitalisasi dapat menjadi alat ampuh untuk menciptakan ekosistem inovatif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sebagai informasi tambahan, Provinsi Sultra menunjukkan kemajuan signifikan dalam digitalisasi pemerintahan daerah.
Jumlah Pemerintah Daerah Digital di Sultra meningkat dari 10 menjadi 17 kabupaten dan kota. Pemerintah Daerah Digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) di Sultra mencapai angka 92,5%, meningkat 17,8% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan peningkatan Indeks Kompetitif Digital dan Masyarakat Digital.
Rakornas P2DD ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota dari seluruh Indonesia.*
