Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mengakselerasi penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sektor infrastruktur permukiman di bawah kepemimpinan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka bersama Wakil Gubernur Sultra, Hugua, dengan mengintegrasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan penataan jalan lingkungan dan drainase, Minggu (27/04/26).
Program BSPS menjadi salah satu langkah strategis yang difokuskan pada kawasan permukiman pesisir dan kampung nelayan sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, menjelaskan bahwa program ini dirancang selaras dengan visi pembangunan daerah dalam mempercepat pemerataan infrastruktur dan menekan angka kemiskinan di Sultra.
“Program BSPS ini berbeda dengan proyek konstruksi pada umumnya karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah, konsultan, dan masyarakat. Sasaran utamanya adalah warga kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Ia menjelaskan, indikator rumah tidak layak huni (RTLH) dilihat dari kondisi sanitasi, dinding, hingga lantai yang belum memenuhi standar kelayakan. Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp50 juta untuk setiap unit rumah.
Dari total bantuan tersebut, sebesar Rp7,5 juta dialokasikan untuk upah tenaga kerja, sementara sisanya digunakan untuk pengadaan material melalui mekanisme lelang guna menjamin harga yang kompetitif dan kualitas bahan yang optimal. Secara keseluruhan, program ini didukung anggaran sebesar Rp25 miliar yang bersumber dari APBD 2026.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, pendekatan program kini dilakukan secara lebih terfokus. Jika sebelumnya bantuan tersebar di seluruh kabupaten/kota, kini penyaluran diarahkan berbasis kawasan agar dampaknya lebih merata dan berkelanjutan.
“Tahun lalu penyebarannya masih terpencar, sehingga belum tuntas dalam satu kawasan. Sekarang kami arahkan per kelurahan agar penanganannya lebih menyeluruh,” jelas Effendi.
Penentuan lokasi dilakukan melalui usulan pemerintah kabupaten dengan menetapkan wilayah prioritas. Setiap daerah memperoleh kuota sekitar 40 unit rumah. Saat ini, program BSPS telah menjangkau 10 kabupaten, terdiri dari lima wilayah daratan dan lima wilayah kepulauan.
Wilayah daratan meliputi Konawe, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, dan Konawe Selatan. Sementara wilayah kepulauan mencakup Wakatobi, Buton Selatan, Buton Utara, Muna, dan Muna Barat.
Effendi menyebutkan, sebagian besar wilayah daratan telah menyelesaikan tahap survei dan kini memasuki tahap pelaksanaan dengan pengawasan intensif dari tim lapangan.
Selain pembangunan rumah, Pemprov Sultra juga mengintegrasikan penataan kawasan permukiman kumuh, khususnya di wilayah pesisir nelayan. Penataan ini mencakup pembangunan jalan lingkungan, sistem drainase, hingga penyediaan akses air bersih.
“Penanganannya tidak hanya pada rumah, tetapi juga lingkungan sekitarnya agar tercipta kawasan yang sehat dan layak huni,” tambahnya.
Sebagai bentuk perencanaan terpadu, maket penataan kawasan nelayan di Bombana telah disiapkan dan ditampilkan dalam pameran HUT Sultra ke-62 yang berlangsung di kawasan eks MTQ Kendari pada 24 hingga 27 April 2026.
Program ini juga terintegrasi dengan kebijakan nasional melalui program pembangunan 3 juta rumah. Masyarakat memiliki alternatif akses hunian layak melalui BSPS maupun skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Salah satu contoh implementasi terlihat pada perumahan Perumnas di Kendari, di mana masyarakat dapat memperoleh rumah tipe 36 dengan uang muka yang terjangkau.
Melalui sinergi antara program pusat dan daerah, Pemprov Sultra optimistis kualitas hidup masyarakat akan terus meningkat seiring dengan tersedianya hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
