Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual pada Senin, 23 September 2024.
Rakor ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi tentang Percepatan Pengangkatan Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
Rakor yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, Restuardy Daud, menghadirkan berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, di antaranya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani; Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy; Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini; Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono; serta Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag, Bambang Wisnubroto.
Dalam kegiatan ini, jajaran Pemerintah Provinsi Sultra yang turut serta antara lain Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, perwakilan dari Bank Indonesia (BI), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas terkait lainnya.
Dalam arahannya pada forum pengendalian inflasi daerah, Dirjen Bangda, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa sejumlah daerah mengalami lonjakan signifikan dalam indeks harga (IPH) pada minggu ketiga bulan September 2024.
“Kami mencatat adanya kenaikan inflasi yang cukup tinggi di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Paniai di Papua Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Sulawesi Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan,” ujarnya, Senin, (23/10/2024).
Restuardy juga mencatat bahwa selain daerah dengan peningkatan IPH, beberapa kabupaten mengalami penurunan harga yang signifikan.
“Penurunan harga di daerah-daerah ini juga harus mendapat perhatian, terutama untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kesejahteraan produsen, yang mayoritas adalah petani,” tambahnya.
Komoditas yang menyumbang kenaikan harga antara lain minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras.
Kenaikan harga minyak goreng tercatat di 194 kabupaten/kota, sementara bawang merah mengalami kenaikan di 163 kabupaten/kota.
“Komoditas-komoditas ini perlu terus dipantau. Terutama karena komposisi tertinggi masih tetap sama dengan minggu sebelumnya, yang menempatkan minyak goreng dan bawang merah sebagai penyumbang utama inflasi,” jelas Restuardy.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan data terbaru dari Sistem Pemantauan Perkembangan Harga (SP2KP). Hingga 20 September 2024, sejumlah daerah mengalami kenaikan IPH yang cukup signifikan.
“Di antara 10 daerah dengan kenaikan tertinggi, Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara menempati posisi dengan perubahan IPH sebesar 0,870,” ujar Pudji.
Komoditas utama yang menyumbang kenaikan harga di Muna adalah daging ayam ras, beras, dan minyak goreng.
Selain membahas inflasi, Rakor juga mencakup sosialisasi mengenai percepatan pengangkatan Kepala Sekolah (KS) dan Pengawas Sekolah (PS) yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Direktur Jenderal GTK, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa tujuan dari integrasi sistem pengangkatan KS dan PS dengan Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah.
“Dengan adanya integrasi ini, proses pengajuan Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN serta persetujuan tertulis dari Kemendagri menjadi lebih sederhana dan cepat, sehingga membangun pemerintahan yang baik (good governance),” jelasnya.*
