Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara virtual pada Rabu, 2 Oktober 2024.
Rakor ini diadakan serempak di seluruh Indonesia dan dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
Selain Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, sejumlah narasumber turut hadir dalam acara ini, antara lain Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dan Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono.
Hadir sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Sultra, sejumlah instansi terkait ikut berpartisipasi dalam rakor ini, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Sultra, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, dan dinas-dinas lainnya yang berhubungan dengan pengendalian inflasi.
Dalam sambutannya, Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data inflasi terbaru yang menunjukkan capaian terbaik.
“Kepala BPS harus memberikan penjelasan mengenai tiga hal penting: pertama, memastikan bahwa angka-angka yang dirilis benar-benar riil dan akurat; kedua, menjelaskan apakah penurunan atau deflasi, serta turunnya angka inflasi, berkaitan dengan daya beli masyarakat; dan ketiga, untuk produk-produk tertentu yang harganya masih mengalami kenaikan, agar dilakukan pengecekan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tegas Tomsi, Rabu, (2/10/2024).
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya koordinasi antara semua pihak untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dijalankan secara efektif di lapangan.
“Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar capaian yang diraih dapat dipertahankan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono, diminta untuk memberikan penjelasan terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan prestasi pengendalian inflasi yang telah dicapai.
Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam laporannya menyampaikan bahwa inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2024 tercatat sebesar 1,84 persen.
“Terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,02 pada September 2023 menjadi 105,93 pada September 2024,” ungkap Amalia.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,57 persen, dengan andil sebesar 0,73 persen.
Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi, antara lain beras (0,23 persen), sigaret kretek mesin (0,13 persen), kopi bubuk (0,09 persen), gula pasir (0,06 persen), dan cabai rawit (0,05 persen).
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sultra, Muh Amin, memberikan penjelasan terkait inflasi di Sultra.
Berdasarkan data yang dirilis pada 1 Oktober 2024, inflasi tahunan Sultra untuk periode September 2024 tercatat sebesar 1,06 persen, menjadikannya provinsi dengan inflasi terendah ketiga secara nasional.
“Angka ini berada di bawah target inflasi nasional yang sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen,” kata Muh Amin.
Penurunan inflasi bulanan di Sultra pada September 2024 tercatat -0,20 persen (month-to-month), yang dipengaruhi oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, terong, dan ikan layang.
Meski demikian, inflasi tahunan di Sultra masih dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti sigaret kretek mesin, beras, dan emas perhiasan, yang memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,68 persen.
Di tingkat kabupaten, Kolaka mencatatkan inflasi tahunan tertinggi sebesar 1,74 persen, sementara Konawe mencatat inflasi terendah dengan angka 0,43 persen.
Pemprov Sultra terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga komoditas guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Sultra juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan capaian pengendalian inflasi yang positif ini, demi mewujudkan stabilitas ekonomi di daerah.*
