Jakarta, Radarsultra.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.
Kesepakatan ini tercapai dalam audiensi yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, antara Ketua KPK, Setyo Budiyanto, bersama jajarannya, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Polri.
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya kerja sama untuk memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang hingga kini masih menjadi tantangan besar.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa sinergi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan korupsi.
“Kami berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat, upaya pemberantasan korupsi di semua lini bisa lebih optimal. Salah satunya melalui Kortas Tipikor Polri yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan dan pencegahan,” ujar Setyo, Rabu, (8/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan IPK membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
“Indeks Persepsi Korupsi adalah cerminan persepsi nasional maupun internasional terhadap kita. Ini bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi tugas bersama, termasuk Polri, untuk memperbaiki persepsi tersebut,” tambahnya.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik upaya ini dan menyatakan komitmen Polri untuk terus bersinergi dengan KPK.
Ia menegaskan bahwa keberadaan Kortas Tipikor tidak akan menimbulkan tumpang tindih peran, melainkan justru memperkuat kolaborasi.
“Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat sinergi antara Polri dan KPK. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia,” jelas Kapolri.
Jenderal Listyo juga menyoroti pentingnya pembaruan nota kesepahaman (MoU) antara KPK dan Polri.
“Kami percaya bahwa dengan pimpinan baru di KPK, serta kerja sama yang semakin erat, kita bisa memenuhi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal dari rencana besar untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga.
Kapolri menekankan bahwa upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga untuk menjawab harapan masyarakat.
“Sinergi ini bukan hanya tentang kolaborasi dua institusi, tetapi juga tentang menjawab harapan masyarakat Indonesia akan pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif,” tutup Kapolri.
Langkah ini menunjukkan komitmen bersama KPK dan Polri dalam melaksanakan arahan Presiden RI untuk memperkuat pencegahan dan penindakan korupsi, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.*
