Kendari, Radarsultra.co.id – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Kendari, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak selasa (30/5/2017) siang mengakibatkan tanah longsor dan banjir di sejumlah titik. Sekda Sultra, Lukman Abunawas turut meninjau lokasi terjadinya tanah longsor di wilayah lorong Lasolo dan lokasi banjir yang mengepung pemukiman warga di Lorong Segar Kecamatan Kadia Kota Kendari, Rabu (31/5/2017).
“Penanganan penanggulangan bencana banjir kan memiliki tim terpadu, sehingga untuk daerah-daerah di Sultra yang tertimpa bencana dan tanah longsor, dihimbau supaya pemerintah daerah masing-masing memberikan perhatian pada daerahnya, ujar Lukman.
Menurut Lukman, Banjir merupakan bencana alam yang tidak dapat kita hindari namun banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Kendari dan daerah lainnya dapat dikurangi resikonya, pertama dengan menyusun program mitigasi bencana alam.
“Dimana titik rawan sering banjir dan tanah longsor, sehingga melalui badan penanggulangan bencana daerah masing-masing membuat program mitigasi bencana alam, ada pemetaan maping kan, di titik ini rawan banjir, ini barangkali yang perlu penanganan khusus, saya kira itu saja kuncinya penyiapan anggaran yang cukup memadai,” terangnya.
Masih kata dia, Jika ada sungai yang sering meluap ketika banjir, hujan dengan durasi 3 jam saja sudah meluap, saya kira ada program kali besi atau prokasi, kemudian tanggul, jadi intinya bagaimana perhatian pemda untuk mengalokasikan anggaran melalui BPBD masing-masing untuk lebih mengantisipasi lebih awal.
Solusi kedua yang ditawarkan LA sapaan akrabnya, dengan menata ulang program pembangunan dari hulu sungai dan menormalisasi sungai.
“Yang kedua bencana alam ini bisa terjadi karena ulah manusia membuang sampah sembarangan, sehingga perlu merencanakan program pentingnya kebersihan, kegiatan jumat bersih untuk parit-parit yang kotor, disiplin membuang sampah pada tempatnya. Contohnya lokasi banjir yang terjadi di lorong segar, ini kan baru terjadi tahun ini dengan ketinggian hingga 2 meter, lebih parah daripada banjir 2013 lalu, kenapa karena di hulunya ada penataan-penataan program pembangunan yang tidak tertata dengan semestinya, seharusnya dinormalisasi, sehingga tidak meluap,” jelasnya.
“Pemerintah provinsi saat ini secara rutin melakukan rapat pembuatan maping mengenai pra penanggulangan bencana maupun pasca bencana sehingga kita dapat mengantisipasi lebih awal, mengurangi resiko merupakan langkah terbaik solusi penanganan bencana, selain BPBD, begitu pula dengan dinas PU, Dinas Tata Kota dan BNPB perlu merencanakan program secara terpadu melalui Bappeda sebagai kordinator perencanaan,” tutupnya.(**)
