Kendari, Radarsultra.co – Persatuan Nasional Aktivis (PENA) 98 Sulawesi Tenggara menggandeng Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari menggelar diskusi interaktif Refleksi 25 Tahun Reformasi.
Diskusi interaktif yang digelar di Gedung Teater FIB UHO tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Kendari serta tamu undangan lainnya, Rabu, (17/5/2023).
Perwakilan PENA 98 Sultra, Hartono, dalam sambutannya mengatakan kegiatan seperti ini serentak dilakukan PENA 98 di seluruh Indonesia.
Menurutnya kegiatan sengaja dilakukan di kampus, karena gerakan reformasi 98 diawali di kampus-kampus. Ia juga menekankan kepada mahasiswa untuk tidak pasif dan berdiam diri .
“Yang kami harapkan dimomen 25 Tahun Reformasi kampus itu tetap menjadi sebagai motor penggerak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan pasif dan diam karena khususnya di Sultra, pada saat itu UHO merupakan motor penggerak dalam peristiwa 98 yang banyak melahirkan aktivis-aktivis yang sudah tersebar diberbagai sektor ada yang jadi Kepala Daerah, Anggota DPRD,Akademisi, Pengusaha dan masih banyak lagi,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Dekan FIB UHO, Dr Ahmad Marhadi, mengatakan kegiatan ini menjadi pelajaran penting bagi mahasiswa dalam memperjuangkan para pejuang reformasi.
Sehingga ia berharap mahasiswa mampu memberikan edukasi yang baik khususnya sisi akademisnya
“Jadi kegiatan seperti kalau bisa dirutinkan, sehingga para mahasiswa dan pelaku reformasi itu saling berdekatan untuk berdiskusi bagaimana mengawal enam agenda reformasi itu, yang bisa dituangkan dalam bentuk tulisan buku yang dapat mengedukasi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sesuai agenda reformasi yang bisa diwujudkan, ” ujarnya.
Ia menambahkan saat ini perkembangan teknologi begitu pesat, sehingga peran mahasiswa dituntut lebih kreatif dan inovatif.
Menurutnya, Mahasiswa harus menguasai digitalisasi saat ini sehingga apa yang di cita-citakan founding reformasi bisa semakin diwujudkan.
Sementara itu, Ketua JaDI Sultra, Hidayatullah menilai reformasi saat ini telah gagal karena enam agenda reformasi tidak berjalan dengan seusai harapan, khususnya penanganan korupsi, supremasi hukum dan HAM karena adanya penumpang gelap.
Sehingga kata ia di momentum 25 Tahun Reformasi ini orientasi pemerintah harus kembali ke marwah nya yakni negara yang berkedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD 1945.
“Yang kita inginkan bagaimana penegakkan hukum benar-benar dilakukan, kemudian otonomi daerah harus seluas-luasnya, kemudian soal penanganan korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang benar-benar kembali pada Undang-undang, sehingga memberikan efek jera yang jelas terhadap para pelakunya,” tambahnya.
