Kendari, Radarsultra.co – Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri terus bergerak melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap proyek-proyek pemerintah.
Kali ini, tim Satgassus dipimpin oleh Harun Al Rasyid, bersama tim dari Direktorat Irigasi Kementerian Pertanian yang diketuai oleh Rahmanto, melakukan pemantauan di NTT.
Anggota Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Yudi Purnomo Harahap, mengungkapkan, proyek yang dipantau meliputi 12 titik Program Irigasi Perpompaan (Irpom) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022-2024.
“Kami terus berupaya untuk memastikan proyek-proyek yang dibiayai dari DAK ini berjalan sesuai peruntukan. Langkah pencegahan korupsi harus lebih intensif agar ketahanan pangan bisa ditingkatkan,” ungkap Yudi Purnomo Harahap, Sabtu, 14 September 2024.
Adapun 12 proyek yang dipantau berada di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.
Beberapa proyek utama di antaranya RJIT Persawahan Wae Reca di Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong dengan nilai Rp. 200.000.000 dan pembangunan Irpom di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese dengan nilai Rp. 112.800.000.
ketua Tim, Harun Al Rasyid menekankan pentingnya menjaga mutu pelaksanaan proyek.
“Proyek-proyek ini harus dilaksanakan secara proper, jangan sampai mengesampingkan mutu, apalagi jika ada indikasi korupsi. Kalau penyaluran air ke sawah petani tepat guna, volume panen bisa ditingkatkan. Namun, itu harus dilakukan dengan jujur,” ujar Haun Al Rasyid.
Dalam pemantauan di lapangan, Satgassus juga mendengarkan keluhan dari kelompok tani (poktan).
Konstantinus, poktan dari Kecamatan Kuwus, mengungkapkan adanya perbedaan harga barang di lapangan yang sering kali melebihi anggaran.
Menanggapi hal ini, Harun Al Rasyid menyarankan agar Pemda membuat patokan harga yang lebih fleksibel.
“Tidak hanya satu patokan harga, tapi bisa tiga. Dengan begitu, tiap kecamatan bisa memilih yang paling sesuai,” katanya.
“Kalau ada perbedaan harga, tulis saja riilnya dan simpan kwitansinya. Tidak perlu khawatir, selama jujur, pasti selamat,” tambahnya.
Sementara itu, Simplisius Jahali, poktan dari Kecamatan Boleng, berharap agar proses pencairan dana tidak mengalami penyelewengan.
Kabid PSP Manggarai Barat menanggapi bahwa jika administrasi beres, pencairan tahap berikutnya pasti akan berjalan lancar.
Dalam dialog dengan poktan, Satgassus juga menerima masukan terkait kebutuhan rekayasa irigasi di Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, yang merupakan penghasil padi terbesar kedua di wilayah tersebut.
“Sumber air ada, tapi penyalurannya belum merata. Mungkin luasan lahan perlu direkayasa agar aliran air bisa lebih optimal,” tegas salah satu ketua poktan, Diklosari.
Di tempat yang sama, Rahmanto dari Kementerian Pertanian merespons positif usulan tersebut.
“Kalau sumber air ada di atas, kita bisa lakukan pompanisasi. Namun, pengerjaannya perlu bertahap. Tahun ini bisa fokus ke damparit, tahun depan RJIT, dan tahun depannya lagi pompanisasi,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini, Satgassus didampingi oleh sejumlah pejabat lokal, termasuk Sekda Manggarai Timur Remigius Gonsa Tombor, Kadis Pertanian Manggarai Timur John Sentis, dan Sekda Kabupaten Manggarai Fansy Jahang.
Satgassus juga mengingatkan Pemda agar lebih aktif melibatkan APIP daerah dan inspektorat dalam pengawasan proyek-proyek yang didanai oleh DAK.
“Kita harapkan peran aktif dari inspektorat untuk terus mengawasi. DAK ini adalah dana pusat yang dititipkan kepada daerah, jadi pengawasannya harus lebih ketat,” tegas Harun Al Rasyid.
Dengan sinergi antara Satgassus, Kementerian Pertanian, dan Pemda, diharapkan upaya pencegahan korupsi dan peningkatan ketahanan pangan di NTT dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang nyata bagi para petani setempat.*
