Kendari, Radarsultra.co – Lembaga Aliansi Pemuda dan Pelajar (AP2) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi kantor DPRD Kota Kendari untuk mendesak transparansi terkait langkah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dalam mendalami perubahan nomenklatur penggunaan APBD Kota Kendari 2024.
Ketua AP2 Sultra, Fardin Nage mengatakan, meski mengapresiasi respons DPRD terkait pembentukan pansus tersebut, pihaknya juga mencurigai adanya “niatan terselubung” di balik langkah tersebut.
“Ini sebagai wujud apresiasi kami terhadap langkah DPRD Kota Kendari yang respek terhadap perubahan nomenklatur, namun, kami menduga ada kejanggalan. Takutnya langkah mereka ini untuk memuluskan kegiatan mereka. Ada niatan-niatan terselubung yang kami duga disepakati di meja DPRD” ujar Fardin Nage saat diwawancarai, Rabu (26/6/2024).
AP2 Sultra mengkhawatirkan tindakan DPRD dapat memicu perseteruan dengan lembaga eksekutif.
“Kami tidak menginginkan dua lembaga tertinggi di Kota Kendari ini berseteru persoalan dua kepentingan yang berbeda. Takutnya ini akan berefek pada pembangunan Kota Kendari itu sendiri,” jelasnya.
AP2 Sultra mengklaim telah memiliki data dan informasi yang menguatkan dugaan mereka.
Salah satu yang disoroti adalah proses penyerahan perubahan nomenklatur yang dilakukan secara “gelondongan” oleh DPRD Kota Kendari.
“Salah satu contoh yang mungkin saya buka secara umum, terkait perubahan nomenklatur DPRD Kota Kendari kemarin itu kan penyerahannya secara gelondongan. Hari ini itu persoalan teknis DPRD Kota Kendari diatur oleh instansi terkait,” ungkapnya.
Dengan kunjungan kunjungan mereka ke DPRD Kota Kendari ia berharap akan dapat mengklarifikasi situasi dan mencegah apa yang mereka sebut sebagai pembodohan publik.
Selain itu, Ketum AP2 Sultra juga mengingatkan Pj. Walikota Kendari agar berhati-hati dalam mengelola APBD, karena hampir semua yang pernah menjabat Wali Kota Kendari berakhir dengan kasus pidana tersangkut kasus korupsi yang salah satunya terkait pengelolaan APBD.
“Karena kami dari AP2 Sultra akan selalu mengawal pengelolaan dan penggunaan dana APBD,”.
