Kendari, Radarsultra.co – Sejak awal pandemi Covid-19 mulai melanda, para developer atau pengembang perumahan bersubsidi terus menanti penyesuaian harga rumah subsidi yang masih dirasa belum sesuai dengan inflasi dan kenaikan harga bahan bangunan serta kenaikan harga BBM.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Basran mengungkapkan, sejak 2019 para developer rumah bersubsidi di Sultra masih menanti penyesuaian harga rumah subsidi yang telah direncanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan sebelumnya.
“Padahal bahan meterial pembangunan dan beberapa komoditi terus mengalami kenaikan, hal ini menyebabkan para developer rumah subsidi mengalami kesulitan melakukan pembangunan padahal rumah subsidi saat ini sangat diminati masyarakat termasuk di Sultra,” ujarnya saat diwawancarai disalah satu hotel di Kendari, Senin, (10/4/2023).
Terkait hal tersebut, Basran berharap agar pemerintah dapat segera memutuskan terkait kenaikan harga rumah subsidi juga termasuk pajak yang mengatur.
“Memang sudah ada wacana di awal Januari dari Kementerian untuk menaikkan harga rumah subsidi sebesar 5 persen dari Rp.136.500.000,- menjadi Rp.165.000.000,- tapi sampai saat ini Kementerian Keuangan belum mengeluarkan juga peraturannya,” jelasnya.
Basran menjelaskan, dengan kenaikan harga rumah subsidi akan dapat memberikan dampak positif dalam berbagai sektor khususnya di sektor properti yang memiliki hingga 140 turunan usaha, selain itu juga akan meningkatkan perkembangan di sektor properti mulai dari penyedia material, lahan pembangunan, lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
“Apalagi di Sultra dengan jumlah anggota kami hingga 171 jika membangun semua maka sektor properti akan semakin sejahtera, namun sekarang hanya 70 persen yang beroperasi, sisanya masih vakum menunggu apakah akan ada kenaikan atau tidak,” jelasnya.
Menurutnya, jika harga rumah subsidi belum mengalami kenaikan ditengah meningkatnya inflasi dah harga material, makan akan banyak developer dari REI yang berhenti sementara dalam membangun rumah subsidi sehingga akan menyebabkan terbatasnya ketersediaan rumah bersubsidi sementara jumlah peminatnya semakin lama semakin meningkat.
“Dampak negatifnya akan banyak masyarakat yang kesulitan dalam memiliki rumah yang layak dengan harga yang dapat dijangkau,” kata Basran.
