Kendari, Radarsultra.co.id – Sejak kepemimpinan pelaksana Jabatan (Pj). Bupati Buton Tengah (Buteng) tahun 2015, Mansur Amila hingga Pj. Bupati Buteng saat ini, Drs, La Ode Ali Akbar telah banyak berdatangan pegawai honorer maupun pegawai PNS untuk mengisi posisi-posisi penting dalam birokrasi di kabupaten yang baru disahkan pada pertengahan tahun 2014 lalu.
Hal tersebut kontras dirasakan putra daerah Buteng bahwa peran putra daerah ataupun masyarakat kabupaten Buteng itu sendiri sangat terbatas di tanah kelahirannya sendiri.
Atas fenomena birokrasi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Buton Tengah Sulawesi Tenggara (Permata Sultra) menyatakan keprihatinan mereka dengan kondisi birokrasi yang dinilai tidak pro masyarakat pribumi dengan mempekerjakan pegawai dari luar daerah Buteng itu sendiri.
“Pegawai-pegawai Buteng dari Pj. Bupati sebelumnya yaitu Mansur Amila sampai PJ. Bupati saat ini, La Ode Ali Akbar telah banyak mendrop pegawai-pegawai dari luar Buteng, termasuk pegawai magang di dinas-dinas. Kami sangat prihatin dengan kondisi birokrasi di buteng saat ini. Putra daerah menjadi penonton di daerah sendiri padahal sejatinya pemekaran buteng adalah dari, oleh dan untuk masyarakat Buteng,” ungkap Lheo, seorang mahasiswa asal Buteng.
Permata Sultra mengakui tidak mempermasalahkan mengenai pegawai yang berdatangan dari luar daerah.
“Kami tidak keberatan jika distribusinya dilakukan secara profesional dan proporsional,” jelas Lheo bersama kawan-kawannya.
Lheo bersama Permata Sultra juga sempat mengungkapkan ketidak nyamanan mereka terhadap kebijakan Pj. Bupati Buteng saat ini yang kerap keluarganya dalam posisi penting di birokrasi kabupaten Buteng
“Ironis sekali, Khususnya keluarga P Bupati sekarang, dari istri, adik dan kerabatnya ditempatkan dalam posisi penting di birokrasi Buteng.Istrinya diposisikan sebagai Kadis Keuangan dan pengelolaan asset daerah, adik istrinya kepala ULP, sepupunya kepala BKD dan masih banyak lagi,” tukasnya (B)
