Kendari, Radarsultra.co.id – Perang dingin antara Walikota Kendari Asrun dan Gubernur Sultra sudah tidak terbendung, saling sindir dan mengklaim prestasi. Sebelumnya Gubernur Sultra Nur Alam menyindir kinerja Pemkot Kendari, yang terlalu mengumbar keberhasilan sehingga terkadang mengklaim program pembangunan milik Pemerintah Provinsi Sultra sebagai milik Pemkot.
Sindiran tersebut diungkapkan Nur Alam dalam Expose Pemerintahan NUSA yang dilaksanakan, Sabtu (18/02/2017) di salah satu hotel di Kota Kendari.
Walikota Kendari, Asrun
Terkait sindiran ini, Walikota Kendari Asrun menegaskan, apa yang dikatakan Nur Alam terkait Pemkot yang dinilai berlomba kekuasaan serta terlalu bernafsu mengumbar keberhasilan adalah tidak benar.
“Tidak ada dan tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan perlombaan kekuasaan didalam Negara ini, karena setiap jenjang pemerintahan sudah ada urusan wajib yang harus lakukan,” kata Asrun.
Asrun mengungkapkan selama 9 tahun menjabat Nur Alam belum berbuat banyak dalam pembangunan.
Namun Gubernur Sultra, Nur Alam mengklarifikasi terkait apa yang dimaksud oleh Asrun yang banyak diberitakan media massa, menyangkut persentasi Ekspose 9 tahun oleh NUSA dan pembangunan yang dilakukan hanya itu-itu saja.
“Kalau cuma itu-itu saja katanya, itu namanya bentuk konsistensi yang harus dilaksanakan dalam satu periode yang pelaksanaan bertahap dari tahun ke tahun dan secara konsisten apa mengalami peningkatan dan peluasan, tidak selalu harus menampilkan yang baru tapi yang baru itu justru punya orang,” ujar Nur Alam di Hotel Clarion, Rabu (22/2/2017).
“Kalau tidak mengikuti secara cermat eksposenya jangan dengar dari luar, jangan-jangan dapat informasi dari bawahan yang sekedar hanya mau menyenangkan pimpinan memberikan informasi yang salah, buka saja rekaman video ekspose untuk lebih jelas,” lanjutnya.
Ia juga menjelaskan di negeri dan pemerintahan ini, tidak ada satu organisasi pemerintahan yang kerja sendiri, semua tidak terpisahkan. Kalaupun secara berjenjang ada daerah pusat provinsi, kabupaten dan kota pasti ada kerjasama itu yang dinamakan pemerintahan.
“Mungkin lagi senang dinastinya baru saja memenangkan Pilkada. Apa sudah terlalu takabur sehingga ingin menggantikan saya sebagai gubernur, tunggu waktunya. Kita perlu pemimpin yang berjiwa besar yang bisa mengayomi seluruh elemen yang ada di provinsi ini,” jelasnya.
Gubernur dua periode ini juga menegaskan bahwa ia sedang melakukan pengkajian terhadap tanggapan oknum tersebut apakah ada stegmen yang menyerang dirinya pribadi dan mempertimbangkan dengan baik kalau jelas-jelas sorotan itu sudah melanggar kepatuhan dan ketaatan.
“Andai dalam UU pemerintahan daerah terhadap kewenangan diberikan kepada gubernur bisa menonaktifkan secara langsung aparatur yang berprilaku seperti itu, pasti sudah saya non aktifkan, memang didalam UU itu ada, tapi prosesnya panjang kajiannya harus lewat Mendagri lagi,” tegasnya.
Ia juga mengkhawatirkan jika dibiarkan tingkah laku seperti itu maka akan merusak kelakuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang ada di Sultra.
“Jangan sampai penyakit seperti ini merambat kemana-mana, yang seperti ini harus kita beri pelajaran. Andai kata kita anak-anak saya sudah buka lapangan atau ring. Tapi kita sudah orangtua, harus lebih bijak dalam bertindak dan berbicara,” tandas Nur Alam. (B)
