Kendari, Radarsultra.co – Perahu adalah alat produksi yang teramat berharga bagi Murniati (49), pemulung plastik di Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Tanpa perahu berarti harus siap kehilangan penghasilan.
Perahu peninggalan mendiang suaminya itu kini tak bisa digunakan. Bocor di beberapa titik. Terlalu beresiko untuk digunakan. Perahu itu adalah satu-satunya alat produksi yang ia miliki.
“Sudah banyak bocornya, jadi saya coba tambal sedikit-sedikit dulu, nanti selesai baru saya kasih turun lagi,” ujarnya, 3 Februari 2024.
Murniati menggantungkan hidup dari penghasilannya sebagai pemulung. Sampah plastik yang dikumpulkannya dari laut setiap hari dia tumpuk di halaman rumah. Setiap dua minggu sekali barulah dijual kepada pengepul.
“Biasanya bisa laku lebih dari 100 ribu. Kalau beruntung bisa dapat sampai 200 ribu,” ujarnya.
Penghasilan dari mulung digunakan untuk membeli keperluan makan termasuk biaya sekolah anak bungsunya yang kini duduk di bangku Sekolah Dasar. Sementara si sulung telah menikah dan memilih mengikuti suaminya.
Saat perahu sedang tidak bisa digunakan Murniati biasanya menggunakan kehaliannya mencari kerang-kerang. Tetapi mencari kerang dengan kondisi perairan yang mulai rusak tidak bisa diandalkan. Hasilnya cukup untuk makan.
“Kadang ada yang beli kadang juga tidak ada,” ungkapnya.

Murniati adalah penyintas kerusuhan Poso, Sulawesi Tengah pada 1999. Kerusuhan yang membara di Poso kala itu ikut menghanguskan rumah mereka.
Demi menyelamatkan kelurganya, sang ayah memutuskan memboyong keluarganya meninggalkan Poso. Menyeberangi lautan menuju Kota Kendari. Berharap melupakan trauma dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan damai.
Beruntung, setibanya di Kendari, keluarga Murniati mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa sepetak rumah mungil yang berdiri di tepi teluk. Tepatnya di Kelurahan Petoaha, Kecamatan Abeli.
Janji Manis Caleg
Murniati ingin memiliki perahu baru yang lebih besar dari perahunya yang sedang teronggok. Dengan perahu baru yang lebih besar dirinya membantu teman-teman pemulungnya. Menarik perahu mereka agar tidak lelah mendayung.
Tapi itu hanya angan-angannya saja bila ia sedang sendiri. Merenungi nasibnya yang tak kunjung membaik.
“Yang disebelah itu kapal bantuan yang mereka dapat. Bahannya dari fiber,” katanya sambil menunjuk beberapa kapal yang tertambat di pinggiran tanggul.

Suatu waktu, pada Pemilu 2019, Murniati pernah didatangi seorang Caleg. Kepadanya, sang caleg berjanji kelak bila dirinya terpilih ia akan memberikan bantuan perahu. tidak hanya kepada Murniati seorang, janji manis serupa juga diumbar kepada perempuan pesisir lainnya.
“Pernah dulu ada satu kali orang dari caleg yang datang, suruh pilih, kalau naik nanti dibantu kapal bodi dan mesinnya, tapi sampai sekarang tidak ada sama sekali,” kenangnya.
Pengalaman mendapat harapan palsu, membuat Murniati tidak antusias lagi menghadapi Pemilu 2024. Murniati terlanjur kecewa.
“Mungkin saja saya ikut mencoblos di TPS, tapi tidak tahu mau pilih siapa jadi asal saja,” ujarnya.
Kekecewaan serupa juga dirasakan 14 perempuan selain Murti yang juga memulung sampah plastik dilaut bersamanya, salah satunya Aman. Wanita lansia berusia kurang lebih 70 tahun. Ia mengaku sudah lama menetap di Petoaha ini bersama tiga saudaranya.
“Dulu hanya disuruh urus-urus berkas untuk bantuan perahu, kita sudah urus mi, tapi sampai sekarang masih belum dapat juga,” kenangnya.

Sama seperti sikap Murniati, Aman juga tidak terlalu tertarik membicarakan soal pemilu. Baginya tak ada yang lebih penting dari perahu sebagai penopang hidup.
“Yang mana-mana saja dipilih,” ujarnya sembari mengalihkan pandangan.
Literasi Pemilu untuk Kaum Marginal
Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Kendari, Andi Awaluddin Ma’ruf, mengatakan kelompok-kelompok minoritas memang merupakan kelompok rentan diekploitasi para politikus. Khususnya menjelang Pemilu seperti sekarang.
“Kerap mendapat intimidasi, iming-iming serta sasaran politik transaksional,” ujarnya.
Menurut Awaluddin, warga pesisir seperti Muniarti dan Aman statusnya adalah setara dengan warga negara lainnya.
“Maka dalam konteks hak pilih, keterpenuhan aksesibiltas dan informasi mereka juga harus mendapatkan perhatian yang sama,” katanya saat ditemui, 9 Februari 2024.
Harusnya, kata Awaluddin, ada perhatian khusus dari pihak penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok-kelompok rentan seperti perempuan di komunitas pemulung.
seperti inilah yang sering menjadi sasaran bagi kelompok atau oknum yang ingin memanfaatkan kondisi mereka dengan politik transaksional, janji-janji kedepannya saat memilih caleg tertentu,” jelas Awaluddin.
Kurangnya perhatian dari pemerintah, penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya terhadap kelompok minoritas lanjutnya, akan memberikan dampak negatif yang mengurangi minat mereka untuk lebih aktif terlibat pada momen pemilu.
“ini yang menjadi masalah, meski demikian kita harapkan kelompok minoritas seperti ini tetap berpartisipasi dan memberikan hak suaranya,” harap Awaluddin.
Ketua KPU Kendari, Jumwal Saleh mengklaim bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai sosialisai untuk meningkatkan literasi pemilu masyarakat di Kota Kendari.
Beberapa metode sosialisasi yang dilakukan KPU Kendari, kata Jumwal, salah satunya yaitu sosialisasi tatap muka yang menyentuh hingga tujuh segmen pemilih yakni, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih disabilitas, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih basis keagaman dan pemilih basis netizen.
“Namun jumlahnya kan masih terbatas, maksud kami terbatasnya karena aggaran, Alhamdulillah sejak tahun 2022 kami telah mendapat dukungan dana dari Pemkot Kendari sementara untuk sosialisasi di 2023 itu adalah murni semua dari anggaran APBN dalam hal ini sokongan dari KPU RI, dan itu menyentuh semua segmen pemilih yang kami sasar,” kata Jumwal Saleh saat ditemui, 10 Februari 2024.
Selain sosialisasi tatap muka, pihaknya juga melakukan sosialiasi melalui media baik melalui media online ataupun media sosial dan media lainnya.
“Untuk bentuknya bisa pemberitaan, sosialisasi kegiatan, semua bentuk media sosial juga kami pakai selain itu kami juga ada podcast, disitu juga kami sering lakukan sosialisasi,” ungkap Jumwal.
Sementara untuk masyarakat minoritas seperti pengungsi dan perempuan pesisir, lanjut Jumwal Saleh, mereka masuk dalam segmen pemilih marginal yang emang masuk dalam target sosialisasi pemilu dan untuk pelaksanaannya KPU Kendari melakukannya secara lebih besar.
Beberapa sosialisasi yang dilakukan untuk kelompok marginal seperti kelompok pemulung di TPA Puuwatu, kelompok tukang becak termasuk kelompok pesisir di Bungkutoko.
“Kami juga prihatin jika ada masyarakat yang belum tersentuh sosialisasi, tapi sekali lagi kami kan tidak bisa mencari istilahnya ‘sampai ke lubang tikus’, ketika kami menyasar daerah pesisir seperti Bungkutoko maka yang kami komunikasi untuk mengumpulkan pesertanya tentu RT/RW nya disitu, bukan kami harus cari sampai satu-satu, tentu kecuali metode wawancara langsung mungkin bisa kami temukan,” jelasnya.

Jumwal menegaskan bahwa pemilu merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa termasuk dalam hal pendidikan politik dan pendidikan pemilihnya.
Tak lupa Jumwal mengutip Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah memberikan pendidikan poltik kepada masyarakat sehingga pemerintah pusat dan daerah harus aktif dalam memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat.
Berdasarkan data KPU Kendari tahun 2024, terdapat 238.205 pemilih. Laki-laki sebanyak 117022 pemilih dan perempuan sebanyak 121.183 pemilih. Khusus di Kecamatan Abeli berjumlah 11.654 DPT dengan pemilih perempuan 5.802 termasuk didalamnya pemilih dari Kampung Petoaha Pantai.
Sedangkan untuk pemilih pemula, di Kota Kendari ada sebanyak 32612 pemilih dengan pemilih laki-laki sebanyak 16.846 dan perempuan 15.766. Di Kecamatan Abeli terdapat 1662 pemilih pemula dengan pemilih perempuannya berjumlah 809.
Apapun hasil Pemilu 2024, Murniati tidak terlalu ambil pusing. Baginya, saat ini tidak ada yang lebih penting dari urusan perahunya.
“Sudah begini memang sehari-hari kita, kita mau protes juga, mau tagih janji juga tidak mungkin, pasrah saja,” pungkasnya.






