Kendari, Radarsultra.co.id – Banyaknya Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum berkembang bahkan masih terakreditas C. Hal ini disebabkan penyaluran anggaran pendidikan bagi PTS di Sultra dinilai belum maksimal dan tidak tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Sudarmanto Saeka mengungkapkan penyaluran anggaran pendidikan dinilai belum tepat sasaran dan porsinya belum maksimal, sementara syarat peningkatan akreditas Perguruan Tinggi dengan dilengkapi sarana dan prasarana memadai.
“Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk memberbaiki atau membangun kelas-kelas atau ruang kegiatan mahasiswa belum bisa terealisasi karena lebih mendahulukan pembangunan Masjid. Padahal salah satu syarat akreditas yaitu sarana dan prasarana yang harus memadai. Contohnya saja dalam pembangunan masjid Al Alam yang benar-benar menghabiskan anggaran besar, padahal di kampus-kampus pun masih banyak yang masjidnya biasa-biasa saja dan bahkan ada yang belum memiliki,” ungkap Sudarmanto beberapa waktu lalu.
Pengembangan Perguruan Tinggi (PT) selalu terhambat oleh kurangnya anggaran dan terhambatnya penyaluran dana disebabkan aturan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sultra Saleh Lasata juga mengatakan bahwa selama ini, Pemerintah juga telah membantu pengembangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). “Pemerintah daerah juga diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Bukannya dilarang hanya saja, kita sesuaikan dengan kemampuan daerah,” terang Saleh Lasata di Grand Clarion Hotel Kendari, Jumat (19/5/2017).
“Bantuan tetap kami salurkan, hanya saja tidak sekaligus. Kami menyalurkan secara bertahap dan bergilir agar semua merata. Dan anggarannya sesuai dengan hasil pendapatan daerah, sebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sultra masih rendah berbeda dengan di Jawa sana,” jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi akan bekerja sama bersama Kopertis Wilayah IX Sulawesi agar PTS di Sultra baik secara administrasi dan lainnya tidak melakukan pelanggaran.
“Sebab jika melakukan pelanggaran maka kasihan Gubernur atau Bupatinya dipanggil KPK, sehingga kita tidak sembarang menyalurkan anggaran,” tutupnya.(B)
