Kendari, Radarsultra.co.id – Dalam rangka mengawal dan mengamankan proses Pilkada Serentak 2018, yakni Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati di Sulawesi Tenggara (Sultra), Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Operasi Mantap Anoa 2018.
Operasi Mantap Anoa 2018 tersebut resmi dilaksanakan mulai hari ini, tanggl 5 Januari 2018, setelah dilaksanakannya apel gelar pasukan yang dilaksanakan di lapangan apel kantor Gubernur Sultra dengan diikuti oleh seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan pengamanan tersebut, seperti TNI-Polri, Basarnas dan Satpol PP.
Mewakili Kapolda, Wakapolda Sultra, Kombes Pol. Winarto mengatakan, Pilkada Serentak merupakan salah satu rangkaian agenda nasional dalam peta demokrasi, untuk itu pihaknya menghimbau agar seluruh lapisan masyarakat dapat memaknai pelaksanaan pilkada sebagai proses politik demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan demi kelancaran pelaksanaan pilkada 2018 di Sultra.
“Pilkada serentak 2018 merupakan salah satu rangkaian dari agenda nasional dalam peta demokrasi pilkada serentak yang dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia. Karena itu, pelaksanaan pilkada harus dimaknai oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai proses dari sistem politik demokrasi yang harus disikapi dengan penuh kedewasaan dan kematangan berpikir serta bertindak dalam menghadapi setiap tahap proses yang berjalan,” ungkap Kombes Pol Winarto, Jumat (5/1/2018).
Lebih lanjut, Wakapolda mengatakan, untuk mengawal proses pilkada 2018, pihaknya melibatkan sekitar 1.000 personil gabungan dari TNI-Polri.
“Jadi sesuai dengan ketentuan kita, dua per tiga kekuatan kita siapkan untuk melakukan pengamanan pada pilkada serentak ini, sekitar 1.000 personil gabungan TNI-Polri,” katanya.
Kendati demikian, untuk menciptakan kondisi kamtibmas yang aman dan terkendali pada proses pilkada 2018 mendatang, Polda Sultra mengharapkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak politik sesama warga negara Indonesia.
“Untuk mencapai kondisi tersebut, maka dibutuhkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak politik sesama warga negara Indonesia dengan senantiasa menampilkan sikap dan perilaku yang santun dalam berdemokrasi sesuai dengan etika politik yang patut dan wajar agar tidak menimbulkan problema dalam kehidupan politik yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan lainnya sehingga menimbulkan potensi kerawanan dalam kehidupan bermasyarakat,” pungkasnya. (B)
