Kendari, Radarsultra.co – Jaringan Demokrasi Rakyat (JANGKAR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti kinerja PJ Gubernur Sultra, Komjen Pol. P. Andap Budhi Revianto terhadap status inflasi tertinggi kedua nasional yang disandang daerah ini di masa jabatannya.
JANGKAR Sultra yang melakukan aksi unjuk rasa pada Sabtu 28 Oktober 2023 mengungkapkan, Direktoral Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebelumnya mencatat Sultra sebagai peringkat kedua dengan inflasi tertinggi di Indonesia, berdasarkan hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi pada Senin, 23 Oktober 2023.
Inflasi yang terjadi di Sultra menyebabkan lonjakan harga bahan pokok dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg.
Ketua JANGKAR Sultra, Juraidin, menyatakan bahwa naiknya harga bahan pokok akibat inflasi telah membawa penderitaan kepada masyarakat Sultra.
“Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat mejerit,” ungkap Juraidin, Sabtu, (28/10/2023)
Ia menyoroti bahwa inflasi seharusnya menjadi fokus utama Program Jangka Menengah (PJ) Gubernur Sultra.
Juraidin menilai bahwa ketidakmampuan PJ Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi merupakan catatan buruk bagi pemerintahan setempat.
Dalam konteks ini, Juraidin juga menyerukan agar Kementerian Dalam Negeri harus mengambil langkah strategis juga melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” tandasnya.
Tidak hanya itu, Junardin menilai, PJ Gubernur Sultra tidak siap dalam menghadapi dinamika yang ada di Sultra khususnya persoalan musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang PJ Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” ucapnya.
Lebih jauh, JANGKAR Sultra juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar raoat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi PJ Gubernur Sultra.
“Wakil rakyat harus peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tapung gas LPG 3 Kg dan naiknya harga sembako,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Perindag Sultra, Sitti Saleha, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah untuk menangani perihal inflasi dan kelangkaan tabung LPG 3 Kilogram.
“Kami sudah melakukan pengawasan pada SPBE di Kota Kendari dan melakukan koordinasi untuk melakukan operasi pasar LPG yang telah dilaksanakan,” ujarnya.
Sitti Saleha juga menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar.
“Satgas pangan dan TPID akan melakukan sidak,” tegasnya.*
