Kendari, Radarsultra.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan penataan tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam membuka jalan pembangunan daerah. Penegasan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Pembahasan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 di Kendari. Kamis (20/11/2025).
Gubernur meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memberi perhatian serius terhadap delapan agenda nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan berkelanjutan (SDGs), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, Koperasi Merah Putih, penguatan pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
“Delapan agenda ini sudah masuk sebagai Program Strategis Nasional. Karena itu saya meminta para bupati dan wakil bupati untuk benar-benar mewaspadai dan menindaklanjuti setiap program tersebut. Jika kita mengabaikan PSN, ada konsekuensinya. Kemendagri sudah mengingatkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa PSN harus menjadi acuan pembangunan agar sasaran dan target di daerah sejalan dengan tujuan nasional. “Harapan besar itu harus menjadi referensi dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan bahwa Inspektorat Daerah bukan hanya lembaga pengawas internal, tetapi juga hati nurani pemerintah daerah yang memastikan setiap keputusan diambil secara tepat dan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai dana yang peruntukannya sudah jelas justru digunakan tidak sesuai. Karena itu saya minta Inspektorat memperkuat pendampingan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya hadir ketika masalah muncul. Menurutnya, Inspektorat harus terlibat sejak tahap perencanaan agar potensi kesalahan dapat dicegah lebih awal. “Kalau perencanaannya salah, maka pelaksanaannya pasti salah. Karena itu Inspektorat harus menjadi pembina, mitra OPD, penjaga integritas, dan sumber keteladanan etika profesional,” jelasnya.
Gubernur turut memaparkan kondisi pembangunan di Sultra yang saat ini berada pada momentum perubahan besar. Pemerataan akses pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan, sementara aktivitas perdagangan antardaerah menunjukkan tren positif. Ia mencontohkan Misi Dagang dan Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatat nilai transaksi sekitar Rp879 miliar dalam tiga hari.
Namun di tengah peluang tersebut, ia mengingatkan adanya tantangan fiskal yang harus dihadapi. Menurutnya, Sultra mengalami pemotongan anggaran lebih dari Rp800 miliar sehingga APBD turun menjadi sekitar Rp4 triliun. “Kalau kondisi seperti ini tidak dibarengi tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan adaptif, maka pembangunan bisa terhambat. Kita harus mengandalkan kemandirian, inovasi, dan kreativitas,” tegasnya.
Pada akhir sambutannya, Gubernur mengimbau seluruh peserta Rakorda memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan monitoring, manajemen risiko, serta pengawasan terhadap program prioritas. “Mari kita wujudkan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan hanya terlihat bekerja. Kukuhkan komitmen pengawasan, karena ini bukan sekadar tanggung jawab administrasi, tetapi tanggung jawab moral,” pungkasnya.
