Jakarta, Radarsultra.co – Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sekda Sultra), Drs. H Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Penjabat Gubernur Sultra, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 di Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Dalam sambutannya, Asrun memberikan apresiasi tinggi kepada para perencana yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan dokumen RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sultra Nomor 5 Tahun 2024.
“Terima kasih juga khusus kami sampaikan atas dukungannya dalam proses koordinasi dan sinkronisasi dokumen-dokumen teknis perencanaan lainnya,” tuturnya, Senin, (4/11/2024).
Asrun menyebutkan bahwa saat ini Sultra memasuki akhir tahun 2024 yang merupakan masa transisi perencanaan, dan tahun ini menjadi tahun yang strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Asrun juga mengungkapkan pentingnya kehadiran para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat ini.
“Kehadiran para Pimpinan OPD sangat penting karena akan memberikan akses untuk menyamakan persepsi dan sinkronisasi target dan sasaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” katanya.
Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa Pemprov Sultra sedang menghimpun dan mendiskusikan permasalahan serta isu strategis tahun 2025-2029.
“Kita harapkan dapat diselaraskan di tingkat Provinsi Sultra dan mendapatkan perhatian dalam tahapan finalisasi RPJMD,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Asrun juga menekankan tema RPJMD tahun 2025-2029 yang ditetapkan, yaitu “Sulawesi Tenggara sebagai sentra pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan destinasi pariwisata bahari.”
Ia juga mengajak semua pihak untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan ini.
“Semangat bersama dalam menyusun program dan target harus diwujudkan dengan penganggaran yang efisien,” pesannya.
Asrun menjelaskan bahwa sektor pertambangan di Sultra harus bertransformasi menjadi sentra pengolahan.
“Dukungan sektor energi dan penyediaan bendungan untuk listrik dan air baku harus disiapkan sesegera mungkin,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan perlunya perhatian pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Dia mengingatkan bahwa kendala yang dihadapi pengusaha kecil, seperti permodalan dan akses pasar, harus diatasi.
“Kita harus menyiapkan segala sesuatu sebelum memiliki pemimpin baru yang terpilih dalam pilkada,” terangnya.
Sebagai penutup, Asrun menyampaikan empat hal penting yang perlu diperhatikan oleh perencana OPD, termasuk pentingnya memperhatikan tema pembangunan yang telah ditetapkan, memanfaatkan sistem informasi pemerintah daerah, dan bekerja lebih efektif serta efisien dalam penganggaran.
“Kami harapkan setiap OPD terkait dapat mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsinya,” tutupnya.
Rapat ini dihadiri oleh narasumber dari berbagai kementerian dan dihadiri oleh kepala OPD serta perencana dari kabupaten dan kota se-Sultra.*
