Kendari, Radarsultra.co.id – Kebijakan Pelaksana Jabatan (Pj) Bupati Buton Tengah (Buteng), Drs, La Ode Ali Akbar yang terus melakukan perombakan di SKPD Buteng telah membuat konflik sosial di masyarakat Buteng.
Hal tersebut diungkapkan oleh Lheo yang merupakan masyarakat Buteng, yang juga tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Buton Tengah Sulawesi Tenggara (Permata Sultra) dalam aksi demonya di Kantor DPRD Provinsi Sultra Selasa (25/04/17) yang mengatakan bahwa Pj Bupati Buteng tersebut kerap melakukan pemutasian, pengukuhan dan pelantikan dijajaran SKPD Kabupaten Buteng.
“Aksi kami disini terkait kebijakan Pj Bupati Buteng yang kami anggap telah menyebabkan konflik sosial di daerah kami. Meski statusnya sebagai pejabat sementara, ia telah melakukan beberapa kali pemutasian, pengukuhan dan pelantikan dijajaran SKPD-nya dari eselon II, III, hingga IV,” kata Lheo seorang mahasiswa asal Buteng yang juga Korlap Aksi, Selasa, (25/04/17).
Bukan hanya itu, Lheo juga mengatakan bahwa Pj. Bupati Buteng terindikasi memanfaatkan jabatannya untuk membangun birokrasi dinasti atau birokrasi kekeluargaan di Buteng dengan menempatkan kerabat, keluarga, hingga istrinya di posisi terpenting dalam birokrasi di Buton Tengah.
“Lebih ironisnya lagi dalam kebijakan ini, Pj. Bupati Buteng terindikasi telah memanfaatkan jabatannya untuk membangun birokrasi dinasti, keluarga dekat, kerabat, adik hingga istrinya ia tempatkan diposisi strategis dan kami rasa ini sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan dan manajemen ASN salah satu asas demokratis dan Ini bisa berpotensi melahirkan KKN di tubuh birokrasi pemda Buteng,” ungkap Lheo.
Atas dugaan tersebut, massa yang juga masyarakat Buton Selatan meminta kepada DPRD Provinsi Sultra untuk menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Sultra dan Mendagri agar Pj. Bupati Buteng, Drs, La Ode Ali Akbar dicopot dari jabatannya sebagai Pj Bupati Buteng.(A)
