Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Kabupaten Muna Barat kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Senin (25/5/2026).
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-10 secara berturut-turut bagi Kabupaten Muna Barat, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD di Kantor BPK Sultra.
“Alhamdulillah, Muna Barat kembali mendapatkan opini WTP yang ke-10 kali secara berturut-turut,” ujar Darwin.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas serta manajemen pemerintahan yang baik. Ia menilai konsistensi dalam pengawasan dan pengendalian keuangan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah.
Darwin menegaskan, sejak awal masa kepemimpinannya, penguatan tata kelola keuangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Pengawasan terhadap arus keuangan, khususnya menjelang akhir tahun anggaran, dilakukan secara langsung guna memastikan stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.
“Kami melakukan kontrol langsung terhadap keluar masuknya anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran 2025. Alhamdulillah, kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Muna Barat masih memiliki sisa lebih penggunaan anggaran meski dalam jumlah terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal daerah tetap berjalan baik di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Lebih lanjut, Darwin menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran publik berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memperkuat manajemen keuangan serta disiplin administrasi, terutama dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
“Saya selalu sampaikan kepada seluruh pimpinan OPD agar betul-betul menjaga tata kelola keuangan. Dokumen pertanggungjawaban itu penting dan pelaksanaan kegiatan di lapangan juga harus sesuai ketentuan,” tegasnya.
Pemkab Muna Barat berharap capaian opini WTP tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang sekaligus menjadi motivasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel.
