Wakatobi, Radarsultra.Co.Id – Pelantikan eselon II dan III serta para eselon IV setingkat kepala seksi yang ditengarai bermasalah dengan melantik 4 pejabat mantan napi sekaligus melantik orang yang telah meninggal terus-menerus menjadi sorotan publik hingga DPRD Kabupaten Wakatobi mengambil sikap untuk membentuk badan musyawarah (Bamus).
Ketua DPRD, Muhamad Ali, Selasa(17/1) menyatakan kesiapannya melakukan rapat pimpinan dengan agenda pembahasan pembentukkan Bamus sebagai alat kelengkapan DPRD dalam mengambil putusan tertinggi agar persoalan tersebut tak berlarut-larut.
“Mengenai pelantikan ini menurut publik keliru secara prinsipil ini melanggar ketentuan tapi nanti ini kita bahas dirapat pimpinan dan kita bawa di Bamus. Kalau kemudian Bamus menindaklanjuti dan menjelaskan bahwa itu normatif dan tidak ada masalah maka putusan Bamus sebagai putusan akhir”, sebutnya.
Dalam penjelasannya selain agenda pembahasan pelantikan yang penuh kontroversi tersebut. Kata dia, akan diusulkan pula bagaimana memperbaiki kerja DPRD secara kelembagaan dimana saat ini DPRD telah dinilai dengan stigma negatif baik tudingan jalan-jalan,cari hiburan,piknik dan lain-lain hingga tudingan melakukan korupsi berjamaah.
“Maka tidak ada yang bisa memperbaiki stigma ini selain DPRD sendiri. Publik sudah datang dan menyebut DPRD kerja tak becus, kita harus terima secara legowo dan kita harus secara prinsipil mengakui bahwa publik merasa tidak puas atas kerja kita. Siapa yg bisa menjawab ini maka ayo kita hembuskan bahwa pesan itu sudah datang dan kita jawab secara internal,’’ himbaunya.
Ketua DPRD yang biasa disapa Ali Tembo ini menambahkan secara kelembagaan DPRD mulai dipertanyakan kinerjanya bahkan menimbulkan riak hingga mencoret-coret dinding kantor perwakilan mereka seharusnya melalui pribadi-pribadi DPRD introspeksi diri apakah yang dikerjakan telah dikehendaki publik atau kah tidak.
Pelantikan para eselon II,III dan IV sendiri sejak resmi dilantik mulai akhir Desember tahun lalu dan terakhir Januari tahun ini setidaknya telah berjumlah lebih dari 500 pejabat. Diantaranya disebut-sebut 4 mantan narapidana terutama kasus korupsi. Bahkan dalam pelantikan ketiga kalinya, Sabtu(14/1) lalu sebanyak 300 pejabat lebih salah satunya telah berstatus telah meninggal dan hal itu dibenarkan Wakil Bupati Wakatobi,Ilmiati Daud, dikonfirmasi Senin(16/1) kemarin hanya tak menyebutkan namanya secara gamblang.
Namun kepala Badan Diklat dan Kepegawaian,H.La Ode Hajifu, saat berusaha dimintai penjelasan terkesan hindari wartawan hingga tak berkantor bahkan ketika dihubungi via ponsel pribadinya tidak aktif. (c )
