Kendari, Radarasultra.co – Ribuan warga Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, melanjutkan aksi unjuk rasa di Kota Kendari pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Dalam demontrasi tersebut, warga meminta keterlibatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk turut andil dalam memikirkan nasib warga yang kini kehilangan pekerjaan, setelah kegiatan operasional PT Gema Kreasi Perdana (GKP) terhenti untuk sementara waktu.
Salah satu warga yang ikut dalam demontrasi, Fadlan, mengaku kesulitan setelah kegiatan tambang di Pulau Wawonii terhenti.
“Selama satu tahun terakhir kami memiliki pendapatan yang pasti setiap bulan, bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari bekerja di tambang. Sekarang, hal itu tidak bisa lagi kami dapatkan setelah kegiatan tambang untuk sementara berhenti dan kami terkena efisiensi,” kata Fadlan, Selasa, (31/10/2023).
“Karena itu kami datang meminta perhatian pemerintah dan DPR untuk memperhatikan nasib kami, yang saat ini kehilangan pekerjaan,” lanjutnya.
Masa aksi yang berasal dari eks karyawan PT GKP dan masyarakat lokal mengungkapkan, terhentinya operasional PT GKP tidak hanya merugikan pekerja, tapi juga merambah pada perekonomian lokal.
Terhentinya kegiatan operasional PT GKP di Pulau Wawonii, tidak saja menyisakan ribuan orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar tambang.
Warung-warung makan yang mulai tumbuh sejak kehadiran perusahaan, rumah kontrakan, kedai kopi juga toko-toko kelontong, kini sepi dan pendapatan jauh menurun drastis.
“Dulu, kos-kosan belum selesai dibangun, sudah banyak peminat, bahkan kami sampai menolak karena jumlah kamar yang terbatas. Sekarang, dari 10 kamar kos, kosong, tidak ada satupun terisi,” demikian cerita Sajehan, pemilik rumah kontrakan di Rokoroko.
Tidak hanya Sajehan, banyak warga lain di Rokoroko Raya yang mulai membuka usaha rumah kontrakan, kini kosong dan tidak terisi.
Begitu juga dengan usaha rumah makan yang mulai bermunculan di sekitar lokasi tambang PT GKP, kini kehilangan pelanggan dan pendapatan menurun drastis hingga 80 persen.
“Dulu saya buka toko sampai tengah malam dan selalu ramai. Sekarang jam 10 malam, sudah tutup. Tidak hanya saya tetapi juga pelaku sauah lain. Terasa sekali sepi semenjak kegiatan tambang berhenti. Kami berharap kegiatan tambang ini Kembali berjalan, agar perekonomian bisa Kembali membaik,” ungkap pemilik toko kelontong, Hendra.
Karena itu, setelah demonstrasi di DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan pada 23 Oktober 2023 lalu, masyarakat secara mandiri tergerak mendatangi pemerintah provinsi dan DPRD Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan mereka.
Bertandang ke DPRD Sultra, Jendral lapangan aksi warga wawonii, Andiman mewakili masa aksi menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa ini lahir dari keresahan dan kegelisahan warga Wawonii.
“Dengan melihat kodisi di masyarakat pasca terhentinya kegiatan operasional PT GKP, maka kami tergerak utuk meminta kepada pemerintah agar juga memperhatikan nasib kami. Ribuan orang kehilangan pekerjaan.
“Perekonomian yang mulai bertumbuh kembali lesu/ Dan aksi ini merupakan aksi murni yang lahir dari kerehan dan kegelisahan kami sebagai masyarakat Wawonii,” ungkap Andiman.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, masyarakat menuntut dukungan investasi pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, pembukaan lapangan pekerjaan, dan langkah agar PT Gema Kreasi Perdana kembali beroperasi.
Mereka juga mengecam oknum yang menolak investasi pertambangan di Pulau Wawonii atas nama masyarakat.
Andiman juga menyoroti dampak positif kehadiran PT GKP, termasuk peningkatan jaringan listrik dan akses telekomunikasi.
“Kami sudah merasakan manfaat kehadiran perusahaan. Karena itu, kami minta kepada pemerintah agar perusahaan bisa kembali beroperasi,” harapnya.*
