Kendari, Radarsultra.co.id – Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak Peraturan Daerah (Perda) Injil dan Syariah mendapatkan reaksi berujung pada pelaporan oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana.
Keputusan PSI untuk menolak Perda tersebut merupakan bentuk komitmen partai besutan Grace Natalie ini untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan beragama di bangsa ini.
Pernyataan Grace Natalie ini langsung merambah dan dipolemikan pada tingkat nasional, tidak hanya itu, ditataran daerah pun hal ini menjadi isu hangat yang dibicarakan oleh para politisi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD PSI Kendari, Herman Hamzah mengungkapkan, masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi fenomena tersebut, mengingat saat ini merupakan tahun politik, dimana para politikus akan membangun narasi-narasi dalam kontestasi elektoral.
Menurut dia, pernyataan Ketum PSI, Grace Natalie tidak bisa dipahami sebatas konteks atau secara umum, tapi pernyataan tersebut harus dipahami substansinya. Jika diibaratkan buku, pernyataan itu adalah judul.
“Kita semua tahu, bahwa di Indonesia ada berapa kasus intoleransi yang menyebabkan konflik antar umat beragama. Contoh dibeberapa daerah ada kasus penutupan rumah ibadah yang mungkin saja menjadi kekhawatiran PSI ke depan, akan ada peraturan yang membatasi kebebasan beragama,” ujar Caleg Kota Kendari Dapil Wuawua-Kadia ini, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin, (19/11/18).
Dikutip dari laman Tempo.co, Ketua Umum PSI, Grace Natalie menegaskan, sikap partai yang dipimpinnya itu tidak sepaham dengan Perda berlandaskan agama, seperti Perda Syariah, bukan lantaran mereka intoleransi.
“Kami ingin mengembalikan agama ke titahnya yang mulia. Kami tidak menjelekkan agama mana pun,” kata Grace kepada wartawan di rumah pemenangan Jokowi Center, Jalan Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (17/11/18).
Grace menjelaskan, sikapnya menolak Perda Syariah dikarenakan agama rawan dimanfaatkan sebagai alat politik. Saat ini, ia menggambarkan, bangsa Indonesia memiliki jutaan penduduk dengan basis agama yang berbeda-beda. Bila negara menerapkan Perda Syariah, aturan agama tertentu akan mengatur harkat hidup masyarakat luas.
Aturan yang akan berlaku lantas dikhawatirkan bakal memicu konflik. Rawannya konflik agama yang ia ungkap ini didukung oleh fakta yang ada. Grace menyebut, menurut hasil komparasi beberapa lembaga survei, semisal Lingkaran Survei Indonesia (LSI), hampir 6 dari 10 orang Indonesia tidak bersedia memilih orang dengan keyakinan yang berbeda. Munculnya survei ini, kata dia, tampak mencemaskan.
