Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan secara virtual pada Senin lalu.
Rakor ini diadakan serentak di seluruh Indonesia dan dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismatini, Direktur Bapokting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, serta Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari.
Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sultra yang hadir dalam Rakor ini terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Bank Indonesia (BI), Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, Dinas Perdagangan, serta dinas-dinas lainnya yang berhubungan dengan pengendalian inflasi.
Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pada minggu pertama Oktober 2024, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga semakin meningkat.
“Pada minggu pertama Oktober 2024, semakin banyak kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga. Minggu lalu tercatat 180 kabupaten/kota, sedangkan minggu ini jumlahnya meningkat menjadi 247 kabupaten/kota, terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai rawit,” ujar Tomsi Tohir.
Tomsi juga menambahkan bahwa kenaikan harga tersebut terjadi secara acak dan tidak mempengaruhi daerah-daerah yang berdekatan.
“Kenaikan harga tersebut terjadi secara acak dan tidak mempengaruhi daerah-daerah yang berdekatan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan terjadi di internal masing-masing kabupaten/kota. Kami berharap kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH segera melakukan introspeksi agar tidak tercatat kenaikan harga lagi pada minggu berikutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap capaian inflasi yang tercatat pada angka 1,84% (year on year) dengan deflasi bulanan sebesar 0,12%.
“Ini adalah angka terendah selama dua tahun terakhir, bahkan sejak Indonesia merdeka,” jelas Tito.
Tito juga menyampaikan data mengenai sepuluh provinsi dengan inflasi tertinggi pada September 2024, yang meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Gorontalo, Bali, Papua Barat Daya, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur.
Sementara itu, sepuluh provinsi dengan inflasi terendah adalah Bangka Belitung, Papua, Sulawesi Tenggara, NTT, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bengkulu, dan Aceh.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Deputi BPS Pudji Ismatini, ia mengungkapkan bahwa tingkat deflasi komponen harga bergejolak pada September 2024 merupakan yang terdalam dalam empat tahun terakhir, yakni sebesar 2,81%.
“Pola yang sama terlihat pada bahan makanan, di mana terjadi deflasi sebesar 1,93%. Komponen energi juga mencatat deflasi sebesar 0,30%, dipicu oleh penurunan harga BBM nonsubsidi,” ungkap Pudji.
Pudji menambahkan bahwa secara nasional, pada minggu pertama Oktober 2024, lebih banyak kabupaten/kota yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dibandingkan yang mengalami kenaikan.
“Harga bawang merah naik 5,50% dibandingkan bulan September, minyak goreng naik 0,36%, telur ayam naik 0,53%, sementara harga cabai rawit turun sebesar 3,24% dibandingkan September 2024,” sebutnya.*
