1

Pertahankan Opini WTP ke-14 Kali Beruntun, Tata Kelola Keuangan Pemkot Kendari Kembali Raih Apresiasi BPK RI

Foto: Pertahankan Opini WTP ke-14 Kali Beruntun, Tata Kelola Keuangan Pemkot Kendari Kembali Raih Apresiasi BPK RI
1

Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah Kota Kendari kembali mengukuhkan komitmennya dalam transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Pemerintah Kota Kendari mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung di Aula BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Senin (25/5/2026), dalam acara yang dihadiri oleh para kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

1

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Kendari yang konsisten berada di jalur terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan. Dengan capaian ini, Kota Kendari bersama Kabupaten Bombana tercatat telah meraih opini WTP sebanyak 14 kali secara berturut-turut.

BACA JUGA :  Peringatan Hari Santri Nasional 2023: Pj Gubernur Sultra Ingatkan Peran Penting Ulama dan Santri

“Selamat kepada Kota Kendari yang kembali memperoleh opini WTP. Ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Dadek Nandemar dalam sambutannya.

Dadek juga menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan cerminan kualitas pemerintahan yang harus berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Ia mendorong agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas anggaran terus diperkuat demi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

BACA JUGA :  Pemkot Kendari Terus Optimalkan Penataan RTH ZA Sugianto

Pencapaian WTP yang ke-14 ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Kendari untuk terus memperkuat sinergi dengan BPK RI dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.***

1
1