Konawe Utara, Radarsultra.co – Abrasi pantai di Kabupaten Konawe Utara bukan lagi sekadar fenomena alam yang terjadi sesekali, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat pesisir. Wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Sawa, seperti Desa Laimeo, menunjukkan bahwa garis pantai terus mengalami pengikisan yang berdampak langsung pada permukiman warga, dermaga, serta fasilitas umum. Dalam beberapa kejadian, abrasi bahkan menyebabkan bibir pantai terkikis puluhan meter hanya dalam waktu yang relatif singkat.
Menurut saya, permasalahan abrasi di Konawe Utara harus dipandang sebagai isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu. Selama ini, upaya penanganan sering kali lebih bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah terjadi kerusakan. Padahal, pendekatan preventif melalui perencanaan tata ruang pesisir, rehabilitasi ekosistem mangrove, pengendalian aktivitas yang berpotensi mempercepat erosi, serta pembangunan infrastruktur pelindung pantai yang ramah lingkungan seharusnya menjadi prioritas utama.
Selain faktor alami, seperti gelombang, arus laut, dan perubahan iklim, kerusakan ekosistem pesisir juga berperan dalam mempercepat abrasi. Hilangnya vegetasi pantai, terutama hutan mangrove yang berfungsi sebagai pelindung alami, menyebabkan energi gelombang langsung menghantam daratan. Oleh karena itu, konservasi mangrove tidak hanya menjadi program penghijauan, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mengurangi risiko bencana pesisir.
Konawe Utara memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata bahari, dan sumber daya alam lainnya. Namun, apabila abrasi terus dibiarkan, potensi tersebut dapat mengalami penurunan akibat rusaknya ekosistem pesisir dan berkurangnya ruang hidup masyarakat. Kerusakan garis pantai juga akan meningkatkan biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di masa mendatang. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya berinvestasi pada upaya mitigasi sejak dini daripada terus menanggung biaya pemulihan.
Penanganan abrasi juga memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis ilmu pengetahuan. Akademisi dapat memberikan rekomendasi teknis melalui penelitian. Sektor swasta diharapkan menjalankan tanggung jawab lingkungan secara konsisten, sedangkan masyarakat berperan aktif menjaga kawasan pesisir dari aktivitas yang merusak. Dengan kerja sama tersebut, pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, abrasi di Konawe Utara bukan hanya persoalan hilangnya daratan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Jika tidak ditangani secara serius, dampaknya akan semakin besar pada masa depan. Sebaliknya, apabila pengelolaan pesisir dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, Konawe Utara memiliki peluang besar untuk menjaga kawasan pesisirnya tetap produktif, aman, dan lestari bagi generasi mendatang.
*Penulis: Muhammad Al-Faridhan (Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Program Pascasarjana UHO)
