Jakarta, Radarsultra.co – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kepolisian akan mengutamakan proses mediasi dan keadilan restoratif dalam menangani masalah kedisiplinan yang berujung pada tindakan hukum.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolri setelah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada Selasa, 12 November 2024.
“Oleh karena itu, di dalamnya tentunya ada interaksi antara murid, guru, orang tua yang tentunya harus kita jaga dengan memberikan ruang yang lebih besar manakala terjadi permasalahan-permasalahan untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi,” jelas Listyo Sigit.
Pertemuan tersebut juga membahas berbagai ancaman bagi generasi muda, termasuk narkoba, judi online, serta kenakalan remaja seperti tawuran.
Kapolri menekankan adanya kesepakatan untuk berkolaborasi demi mempersiapkan generasi muda dengan baik.
“Kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik dan beliau memberikan peran dan kerjasama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas,” tambahnya.
Masalah pendidikan di Papua menjadi salah satu fokus utama dalam pembicaraan itu. Kapolri mengungkapkan bahwa Polri telah meluncurkan program Polisi Pi Ajar untuk mendukung dunia pendidikan di daerah tersebut.
“Beliau (Mendikdasmen) juga memberikan ruang untuk skill kita bisa ditingkatkan. Sehingga kemudian program kita untuk Papua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga tentunya kejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” pungkas Jenderal Sigit.
Senada dengan Kapolri, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan kesepahaman dalam menciptakan suasana pendidikan yang aman dan nyaman.
Ia percaya bahwa masalah kekerasan di lembaga pendidikan yang masih sering terjadi dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.
“Kami memiliki kesepahaman dengan Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana berbagai persoalan kekerasan yang masih saja terjadi di lembaga pendidikan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah atau bahasa hukumnya restoratif justice,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas gagasan pelaksanaan program Pramuka Bhayangkara sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan murid.
“Karena kepanduan pramuka dan juga kepanduan yang lainnya ini juga kita perlukan untuk membentuk jiwa Bhayangkara dan juga sikap-sikap di kalangan para pelajar ini dengan kedisiplinan dan berbagai hal yang positif untuk masa depan mereka,” imbuh Abdul Mu’ti.
Kedua pihak sepakat akan melanjutkan kerjasama ini dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kemendikdasmen.
Diharapkan, kolaborasi ini akan menyelesaikan masalah pendidikan tidak hanya dari hilir, tetapi juga dari hulu.*
