Kendari, Radarsultra.co.id – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam lembaga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Kendari melakukan aksi damai perihal Evaluasi empat tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kala (Jokowi -JK).
Rapor merah Jokowi – JK, deportasi TKA ilegal. Kembalikan perekonomian, normalisasi perekonomian. Pak Presiden stabilkan harga kebutuhan pokok. Pak presiden turunkan nilai tukar rupiah. menjadi penggalan-penggalan kalimat yang ditulis dalam spanduk HMI yang melakukan aksi damai di Kantor Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam orasinya, Jendral lapangan (Jenlap) Saharudin mengatakan, empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK merupakan suatu kegagalan besar dimana pemerintah gagal melaksanakan fungsinya untuk mensejahterakan rakyat.
“Melihat kondisi negara yang sedang tidak baik dengan beberapa ketimpangan yang terjadi di masyarakat yang justru ditimbulkan oleh pemerintah sendiri dapat dinilai sebagai sebuah kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya,” kata Saharudin, Selasa, (18/9/18).
Saharudun.mengungkapkan, ketimpangan-ketimpangan yang dimaksud adalah melemahnya nilai tukar rupiah, kenaikan harga BBM, penjualan aset negara, meningkatnta jumlah TKA, Impor yang meningkat, LGBT, sampai dengan pelarangan suara Adzan di Mesjid.
“Itu adalah hal yang sangat meresahkan seluruh warga negara Indonesia, sehingga dapat kita katakan bahwa pemerintah saat ini gagal dalam mengelolah negara, baik secara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya.
Untuk itu, ratusan mahasiswa HMI Kendari menginginkan beberapa hal untuk dilakukan pemerintah maupun TNI-Polri mulai dari peninjauan kembali surat edaran tentang aturan volume pengeras suara Adzan, larangan LGBT di Indonesia, pertanggung jababan pemerintah atas melemahnya nilai tukar rupiah, menstabilkan harga BBM, menghentikan masuknya TKA ilegal dan membatasi jumlah TKA dan lebih memprioritaskan pekerja lokal, menjaga netralitas TNI-Polri, mentri keuangan harus bertanggung jawab penuh terhadap utang dan melemahnya nilai tukar rupiah, presiden harus mengklarifikasi penjualan aset negara, meminta KPI untuk meninjau kembali Izin penyiaran media-media nasional terkait netralitas hingga meminta presiden untuk menyampaikan secara terbuka perjanjian antara Indonesia dan Cina.
