Kendari, Radarsultra.co.id – Dalam rangka mencegah kekeliruan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2018 memdatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih. Senin (13/11/17)
Rapat koordinasi yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari tersebut juga dihadiri oleh seluruh ketua KPU Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah se-Sultra.
Ketua KPU Sultra, Hidayatullah saat ditemui oleh awak media mengatakan, bercermin dari kesalahan yang terjadi pada proses Pilkada 2017 lalu, maka pihaknya sedini mungkin melakukan pencegahan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi pada proses penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 mendatang.
“Rapat koordinasi ini sangat penting, agar komunikasi antara pemerintah kepala Daerah kabupaten/kota tetap terjalin, sehingga kalau ada kesalahan misalnya langsung disampaikan langsung, jangan nanti sudah ada masalah baru melapor,” ujar Hidayatullah. Senin, (13/11/2017).
Lebih lanjut, Hidayatullah mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut harus disertakan dengan MoU, agar ada kesepakatan antara semua pihak yang terkait atau terlibat dalam pemilihanan nanti.
“Disiapkan segala sesuatunya, jangan seperti kemarin-kemarin nanti Enjuri Time baru bergerak,” ucapnya.
Ditempat yang sama Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil (Dukcapil) Ismail Lasawa menyampaikan, di tahun 2018 nanti, ada 4 (Empat) daerah di Sultra yang akan melaksanakan persiapan pemilihan kepala daerah yakni pemiliahan Gubernur Sultra, Bupati Kolaka, Bupati Konawe, dan pemilihan Walikota Bau-bau.
“Keempat daerah ini akan diadakan pemilihan serentak dan itu bersamaan waktunya. Dan berdasarkan pengalaman sebelumnya sering terjadi permasalahan setelah pemilihan selesai, sehingga Sultra dikategorikan daerah rawan. Jadi kita harus mempersiapkan diri sedini mungkin sehingga permsaalahan-permalasahan yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi,” paparnya.
Tidak hanya itu, Ia juga menjelaskan, rata-rata masalah yang terjadi dalam pemilihan sebelumnya berkaitan dengan data pemilihan sehingga diperlukan adanya koordinasi antara seluruh pihak terkait, yakni KPU dan pemerintah daerah.
“Mulai sekarang kita sudah menyiapkan data-data yang valid dan akurat, jangan lagi permasalahannya sudah timbul baru kita panik. Dan tolong para kepala daerah, kadis Kependudukan dan pencatatan sipil persiapkan diri mengenai data kependudukan ini, karena ini sangat penting dalam melaksanakan pemilihan, jangan sampai ada pemilih ganda ataupun yang lainnya yang bisa merusak jalannnya pemilihan,” tukasnya. (A)
