Kendari, Radarsultra.co — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesiapsiagaan satuan pendidikan dalam menghadapi risiko bencana yang dinilai masih rendah.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 92 peserta yang terdiri dari perwakilan 10 SMA, 9 SMK, 4 SLB, Universitas Halu Oleo, Pemerintah Provinsi Sultra, serta media online.
Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sultra, Tira L, S.Si., M.Pd, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik terkait penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.
“Terkait kegiatan, ya sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi tujuannya ya kita memberikan pemahaman kepada khususnya hari ini rata-rata pendidik SMA SMK SLB ya bagaimana bahwa di dalam Permendagri Nomor Tiga Puluh Tiga itu sudah ditegaskan persatuan pendidikan itu siap di dalam penanggulangan bencana minimal di sekolahnya masing-masing,” ujar Tira, Rabu (22//4/2026).
Ia mengungkapkan, dari lebih dari 6.000 sekolah di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 74 sekolah yang melaporkan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana. Angka tersebut dinilai sangat rendah sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2019.
“Artinya perintah Menteri Pendidikan itu dimulai tahun dua ribu sembilan belas sampai hari ini baru tujuh belas sekolah yang melaksanakan kegiatan itu sehingga kami sebagai leading sector di bidang penanggulangan bencana kami harus turun lapangan,” tambahnya.
Menurut Tira, BPBD akan terus mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kegiatan penanggulangan bencana melalui sistem yang telah disediakan. Ia juga membuka peluang bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung.
“Ketika sekolah itu membutuhkan bimbingan langsung dari kami, baik praktik maupun apanya, silakan menyurat kami akan turun langsung tanpa dibiayai,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili Asisten I Pemprov Sultra, Pahri Yamsul, dalam sambutannya menekankan bahwa wilayah Sulawesi Tenggara memiliki tingkat kerawanan bencana yang kompleks, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami.
Ia menyebut, pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons darurat menuju pengurangan risiko, salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.
“Penyelenggaraan SPAB bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan para peserta didik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana,” ujarnya.
Namun demikian, implementasi program tersebut masih jauh dari optimal. Berdasarkan data nasional, sekitar 70 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan bencana, tetapi program SPAB baru menjangkau sekitar 5 persen sekolah.
Selain itu, ia juga menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, hingga membangun kolaborasi multi pihak.
“Kita ingin setiap satuan pendidikan mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi warga sekolah dari ancaman bencana,” tegasnya.***
