Kendari, Radarsultra.co – Kota Kendari terus mengupayakan peningkatan kualitas hidup warganya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Langkah ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Kendari yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
Dalam upaya tersebut, Pemkot Kendari telah merancang kelanjutan program Kotaku di tahun 2023, dengan fokus pada penataan kawasan kumuh, dimana Kecamatan Poasia-Talia menjadi kandidat terkuat penerimaan bantuan.
Koordinator Program Kotaku Kendari, La Ngkarisu, menyatakan bahwa komitmen untuk menjadikan Kendari sebagai kota yang bersih dan nyaman untuk ditinggali akan terus diperjuangkan.
“Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan untuk merancang program penataan kawasan kumuh yang akan dijalankan tahun ini,” Kata La Ngkarisu, Pada 20 November 2022 lalu.
Dalam upaya penataan kawasan kumuh di Sulawesi Tenggara (Sultra), anggaran sebesar Rp 200 miliar telah dialokasikan untuk tahun depan.
Namun, anggaran tersebut perlu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, mengingat beberapa daerah di Sultra juga berkompetisi untuk mendapatkan alokasi dana serupa.
“Kami berharap Pemkot Kendari dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan anggaran ini, sehingga program penataan kawasan kumuh dapat berjalan dengan lancar. Semoga Kendari kembali mendapatkan alokasi dana yang diperlukan,” ungkap La Ngkarisu.
Dengan penataan kawasan di Poasia-Talia yang diharapkan segera terwujud, diharapkan wilayah kumuh di Kota Kendari dapat terus berkurang.
Program ini tidak hanya sekadar mempercantik wajah kota, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi warga sekitar.
Kawasan yang ditata dengan baik memiliki potensi sebagai destinasi baru, yang dapat menarik kunjungan dari berbagai pihak.
“Kawasan yang telah ditata akan memiliki nilai strategis, di mana warga sekitar dapat mencari tambahan penghasilan melalui berbagai usaha, terutama berjualan, karena diprediksi akan banyak yang datang berkunjung,” tegas La Ngkarisu.
Pemerintah Kota Kendari memastikan bahwa program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) akan terus berlanjut, dan semua langkah strategis akan diambil untuk mewujudkan Kendari sebagai kota yang bersih, rapi, dan nyaman bagi seluruh warganya.
Dirjen Cipta Karya Serahkan Pengelolaan RTH Papalimba Ke Pemkot Kendari
Langkah penting dalam mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Project (NSUP) di Kota Kendari telah dilakukan dengan penyerahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Papalimba dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari pada Jumat, 31 Maret 2023.
RTH Papalimba, sebagai bagian integral dari program NSUP di Kelurahan Puday, Kota Kendari, telah berhasil ditata guna meningkatkan kualitas permukiman di wilayah yang sebelumnya tergolong kumuh.
“Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kendari, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Kementerian PUPR RI melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, yang hari ini telah menyerahkan kawasan RTH Papalimba kepada Pemkot Kendari,” ungkap Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
Asmawa Tosepu juga menyebutkan bahwa selain RTH Papalimba, program NSUP di Kelurahan Puday juga mencakup peningkatan kualitas saluran drainase di kawasan tersebut.
Pasca-penyerahan pengelolaan RTH Papalimba dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pemkot Kendari memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memaksimalkan pemanfaatan kawasan tersebut.
“Harapan kita, RTH Papalimba ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat sebagai ruang hijau yang nyaman dan produktif,” ujar Asmawa Tosepu.
Johanes Wahyu Kusumo Susanto, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, berharap bahwa kawasan RTH Papalimba dapat memberikan manfaat yang luas bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam lingkup kawasan tersebut maupun untuk Kota Kendari secara keseluruhan.
“Semoga RTH Papalimba dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kendari,” ungkap Wahyu Kusumo Susanto.
Upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan bagian dari komitmen dalam mewujudkan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan upaya penanganan kawasan tanpa kumuh di Sulawesi Tenggara, termasuk Kota Kendari.
Upaya peningkatan ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp51.876.599.000 untuk tahun 2021 dan 2022. Pelaksanaannya dilakukan dalam 472 hari kalender sejak tanggal 15 September 2021 hingga 31 Desember 2022.
Dalam rangka menciptakan kawasan bebas kumuh, berbagai langkah telah diambil, seperti pembangunan fisik dan lingkungan, relokasi kawasan kumuh menjadi rusunawa, peningkatan akses sanitasi, dan perbaikan kawasan permukiman.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, I Wayan Krisna Wardana, menekankan pentingnya pemeliharaan yang berkelanjutan terhadap infrastruktur penanganan kumuh Puday-Lapulu, agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh masyarakat.
Penyerahan pengelolaan RTH Papalimba ini merupakan tonggak penting dalam menjadikan kawasan Puday-Lapulu sebagai contoh sukses dalam mengurangi kawasan kumuh di Kota Kendari, serta mendorong peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat setempat.
Pemkot Kendari Resmi Menerima Pengelolaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Puday-Lapulu
Pemerintah Kota Kendari telah secara resmi menerima Pengelolaan Pekerjaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Puday-Lapulu melalui National Slum Upgrading Program (NSUP) yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI).
Proses penyerahan pengelolaan ini diwujudkan dalam penandatanganan Berita Acara oleh Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
Upacara tersebut berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Papalimba, Kelurahan Puday, Kecamatan Abeli, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, pada Jumat, 31 Maret 2023.
Dalam sambutannya, Pj. Wali Kota Kendari mengungkapkan pentingnya pelimpahan pengelolaan kawasan ini dalam rangka menjaga kawasan dari potensi kekumuhan.
Dengan adanya penyerahan pengelolaan, diharapkan kawasan kumuh Puday-Lapulu dapat mengalami perkembangan yang lebih baik dengan peningkatan kualitas yang signifikan.
Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, yang telah mengalokasikan program peningkatan kualitas permukiman kumuh untuk kawasan Puday-Lapulu.
“Pemkot Kendari telah melakukan sejumlah upaya dalam pengelolaan kawasan ini, termasuk peningkatan infrastruktur jalan dan drainase, serta pengembangan RTH yang telah dinikmati oleh masyarakat lokal dan pendatang dari luar kota,” ujar Asmawa Tosepu.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Wahyu Kusumosusanto, menjelaskan bahwa penyerahan ini adalah tindakan rutin dalam mendukung apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari.
“Pak Wali Kota mengharapkan penyerahan lebih cepat dari hasil kerja bersama kita, dan kami di Kementerian PUPR mengucapkan terima kasih serta berharap harapan ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tidak hanya di Puday-Lapulu, tetapi juga di seluruh Kota Kendari. Semoga kawasan ini dapat memberikan manfaat yang luas dalam hal perekonomian dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Kendari,” ujar Wahyu Kusumosusanto.
Sebagai penanda resmi penyerahan, acara dilanjutkan dengan pemotongan pita oleh Pj. Wali Kota Kendari dan Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman.
Upacara ini turut dihadiri oleh sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten, Staf Ahli, Perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sultra, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda), Camat dan Lurah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, Koordinator Kotaku, serta insan pers Kota Kendari.
Transformasi Kelurahan Puday Melalui Program Kotaku: Langkah Konkrit Menuju Kota Tanpa Kawasan Kumuh
Upaya Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan kualitas hidup warga terus berlanjut dengan langkah-langkah konkret.
Program Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku) semakin memperlihatkan pengaruh positifnya, dan di tahun 2023 ini, program tersebut telah melibatkan langkah nyata untuk mengubah wajah Kelurahan Puday.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengambil peran aktif dalam mendukung program Kotaku di Kota Kendari.
Rapat Sosialisasi Sinergitas Konsolidasi Tanah yang diadakan pada Rabu, 14 Juni 2023, menjadi titik awal bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan pandangan dan mengidentifikasi hambatan serta masalah yang dihadapi.
Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra, Asep Heri, menegaskan pentingnya sinergi dalam penataan tanah.
“Konsolidasi tanah melibatkan penataan ulang kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, oleh karena itu, kerjasama dan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk peran aktif masyarakat, sangatlah penting dalam mendukung program Kotaku,” ujarnya.
Asep Heri juga menyampaikan harapannya bahwa melalui program Kota Tanpa Kawasan Kumuh ini, kelahiran generasi muda yang lebih baik akan menjadi buah dari upaya kolektif ini, terutama bagi Kota Kendari.
Sekretaris Daerah Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, tidak lupa untuk mengungkapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada BPN Sultra atas peran penting yang dimainkannya dalam pelaksanaan program Kotaku.
Langkah-langkah ini telah mempengaruhi beberapa lokasi sejak tahun 2019, dimulai dari Bungkutoko Petoaha, kemudian Puday-Lapulu, dan kini fokusnya berada di Kelurahan Puday dengan luas wilayah 6 hektar.
Ridwansyah Taridala berharap dukungan penuh dari camat, lurah, dan warga setempat agar pelaksanaan program Kotaku dapat berjalan sukses.
“Dengan adanya program ini, kami berharap masyarakat di Kelurahan Puday akan dapat bertanggung jawab dalam memelihara kawasan yang telah diubah melalui program Kotaku, sehingga lingkungan yang lebih baik dan lestari dapat terwujud,” ungkapnya.
Melalui langkah-langkah kongkret ini, Pemerintah Kota Kendari dan BPN Sultra telah merangkul masyarakat dalam upaya menjadikan kota ini lebih baik, nyaman, dan lebih berdaya.
Program Kotaku menjadi tonggak penting dalam mewujudkan visi Kota Tanpa Kawasan Kumuh dan menciptakan masa depan yang lebih cerah.
Program Kotaku Berlanjut: Transformasi 6 Hektare Kawasan Kumuh di Kelurahan Puday
Komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam meningkatkan kualitas hidup warganya terus berlanjut dengan langkah-langkah nyata.
Program Kota Tanpa Kawasan Kumuh (Kotaku) tidak hanya menghasilkan perubahan yang signifikan, namun juga melangkah lebih jauh untuk membenahi 6 hektare kawasan kumuh di wilayah pesisir Kelurahan Puday.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalankan peran penting dalam mendukung program Kotaku di Kota Kendari.
Dalam Rapat Sosialisasi Sinergitas Konsolidasi Tanah yang diadakan pada Rabu, 14 Juni 2023, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra, Asep Heri, menegaskan bahwa konsolidasi tanah adalah langkah penting dalam pelaksanaan program ini.
Program Kotaku, yang telah dimulai sejak 2019, terus berupaya memperbaiki berbagai kawasan kumuh di Kota Kendari, seperti Bungkutoko-Petoaha dan Puday-Lapulu di Kecamatan Abeli.
Asep Heri menjelaskan bahwa rapat ini adalah langkah awal untuk menyatukan pandangan dan mengidentifikasi hambatan serta masalah yang dihadapi.
Langkah ini akan menghasilkan solusi-solusi terbaik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program Kotaku.
“Konsolidasi tanah memerlukan kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi, termasuk partisipasi aktif masyarakat. Ini membutuhkan kesediaan masyarakat untuk melepaskan sebagian tanah mereka agar penataan ulang dapat dilakukan,” ujar Asep Heri.
Kerjasama antara Pemerintah Kota Kendari, BPN Sultra, dan berbagai stakeholder terkait menjadi kunci dalam melanjutkan program ini.
Setelah rapat dan penataan awal, instansi terkait akan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi ekonomi yang ada di kawasan tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, menekankan bahwa program Kotaku yang berfokus pada pembenahan kawasan pesisir Kota Kendari mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan mendapat pengawasan dari BPN Sultra.
Beberapa kawasan yang telah berhasil dibenahi melalui program Kotaku telah bertransformasi menjadi lokasi wisata dan tempat berkumpulnya masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan bagi warga sekitar.
Namun, Ridwansyah juga mengingatkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kawasan yang telah diperbaiki adalah kunci keberlanjutan program ini.
Dengan langkah konkret dan sinergi yang kuat, program Kotaku terus membawa dampak positif bagi warga Kota Kendari.
Transformasi 6 hektare kawasan kumuh di Kelurahan Puday adalah bukti nyata bahwa langkah berani ini berpotensi mewujudkan lingkungan yang lebih baik, ekonomi yang berkelanjutan, dan masa depan yang lebih cerah.
Transformasi Puday-Lapulu: Kolaborasi Pemerintah untuk Peningkatan Kualitas Hidup
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) telah mengambil inisiatif besar dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Kendari.
Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di kawasan Puday-Lapulu telah dilakukan dengan tekad kuat.
Program ini bertujuan untuk memberikan perubahan signifikan dalam penataan hunian dan fasilitas-fasilitas pendukung yang akan mendukung produktivitas dan mengurangi kawasan kumuh sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Indonesia telah menargetkan pengurangan kawasan kumuh hingga mencapai 0%.
Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa Program KOTAKU merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR RI dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberdayakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan, terutama dalam infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana.
“Penataan kawasan kumuh tidak hanya berlaku di permukiman pinggir sungai, tetapi juga di tempat lain seperti pemukiman di dekat tempat pembuangan sampah atau kampung padat penduduk di perkotaan,” kata Menteri Basuki.
Proses peningkatan kualitas permukiman di kawasan Puday-Lapulu, dengan luas kawasan 14,7 hektare, telah dikerjakan oleh Ditjen Cipta Karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tenggara.
Pekerjaan ini telah berlangsung sejak 15 September 2021 dan saat ini mencapai tingkat pengerjaan 85%, dengan target selesai pada bulan Agustus 2022.
Upaya peningkatan mencakup berbagai aspek, termasuk pengaspalan jalan, penataan jalan dan tangga dermaga Waterfront City, jalan setapak, ruang terbuka hijau (RTH), tambatan perahu masyarakat, hingga tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Selain memperbaiki infrastruktur fisik, Program KOTAKU juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.
Kawasan yang berdekatan dengan Jembatan Teluk Kendari juga akan ditingkatkan dengan instalasi pengolahan air limbah, tempat pengeringan ikan, dan area parkir.
Diharapkan, transformasi ini akan berdampak positif pada kota dan perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan Puday-Lapulu.
Kepala BPPW Sulawesi Tenggara, I Wayan Krisna Wardana, berharap bahwa hasil transformasi ini akan terus dijaga dan dipelihara oleh seluruh pihak terkait.
“Kami berharap infrastruktur ini dapat terjaga dengan baik oleh kelompok pemelihara dan pemanfaat secara berkelanjutan, sehingga kawasan ini tetap bersih dan terpelihara dengan baik,” ujarnya.
KOTAKU Puday-Lapulu tidak hanya memberikan dampak positif pada lingkungan fisik, tetapi juga memberikan harapan untuk peningkatan ekonomi dan kualitas hidup warga.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, Kota Kendari semakin mendekati visi Kota Tanpa Kawasan Kumuh yang lebih baik dan berdaya.
