Kendari, Radarsultra.co – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong upaya pengelolaan sampah yang lebih ekonomis dengan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sultra pagi ini, Rabu, 10 Juli 2024, sejumlah materi terkait nilai ekonomis sampah dan pemanfaatannya oleh Pemda atau BUMD serta PT PLN EnergiI Primer Indonesia (PT PLN EPI) telah dibahas secara mendalam.
Koordinator Harian Stranas PK sekaligus Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK, Aminudin, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di daerah.
“Konkritnya adalah bagaimana BUMD atau Pemda itu bisa mengelola sampah menjadi lebih ekonomis yang kemudian ada pihak yang akan melakukan offtake yaitu dari EPI PLN,” ujar Aminudin dalam sesi wawancara usai rapat koordinasi pengolahan sampah di Sultra, Rabu, (10/7/2024).
Dalam rapat tersebut, Satrans PK berhasil membangun komunikasi yang baik dengan Pemda Konawe dan Pemkot Kendari. Dua daerah tersebut antusias untuk segera merealisasikan komitmen dalam pengolahan sampah tersebut.
“Alhamdulillah pada pagi hari ini telah disampaikan beberapa materi terkait bagaimana sampah itu ternyata memiliki nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di Pemda atau BUMD dan oleh PT EPI PLN,” kata Aminudin.
“Pagi hari ini sudah ada komitmen, tadi ada dua pemerintah kabupaten/kota yaitu Kota Kendari dan Kabupaten Konawe yang siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini dan langkah pertama adalah MoU,” tambah Aminudin.
Amirudin juga menekankan pentingnya tindak lanjut dari komitmen ini.
“Nanti akan ditindaklanjuti dengan semacam kajian FS. Jika semuanya sudah ok, akan diikuti dengan PKS. Kami dari Stranas PK akan memfasilitasi dan memonitoring agar proses MoU sampai dengan PKS itu bisa berjalan karena itu bisa menjadi salah satu target kami dalam status PK,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia, Antonius Aris, menegaskan kesiapan PT PLN EPI sebagai offtaker untuk produk pengolahan sampah.
“PT EPI PLN siap menjadi offtaker untuk produk pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu sumbernya ada dari beberapa lini, ini merupakan journey dari beberapa kajian dan riset. Jadi mulai dari sampah perkotaan, kemudian dicampur dengan sampah atau limbah dari pertanian seperti sekam, kemudian cacahan kayu, serta limbah dari perkebunan seperti cangkang sawit dan lain-lain,” katanya.
Aris menjelaskan bahwa pengolahan sampah perkotaan yang berbahan organik memiliki tantangan tersendiri.
“Karena sampah dari perkotaan ini yang berbahan organik dalam kaitannya BPJP itu kalorinya rendah dan kadar airnya tinggi, ini perlu dicampur dengan sampah-sampah dari limbah pertanian, perkebunan, dan lain-lain yang memiliki kalori lebih tinggi supaya bisa masuk ke PLTU sesuai dengan spesifikasinya. Ini sudah dilakukan di beberapa daerah seperti di Kalimantan Barat, Lombok, dan yang terakhir kemarin juga kami sudah coba kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Aris menegaskan tujuan dari pemanfaatan biomassa adalah untuk menurunkan emisi dan mengurangi penggunaan batu bara di PLTU.
“Mengurangi batu bara dalam rangka menurunkan emisi di PLTU itu tidak bisa menggunakan deforestasi. Jadi itu sebisa mungkin harus menggunakan residu limbah atau sampah dari pertanian, perkebunan, kehutanan, maupun sampah perkotaan. Itu yang kemudian dimixing, dicampur, diolah dan kemudian kami melakukan penyerapan,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Stranas PK optimis dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.*
