Kendari, Radarsultra.co – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, bersama Komandan Korem 143/HO, Ketua DPRD Sultra, dan jajaran instansi teknis meninjau langsung aset lahan milik Pemerintah Provinsi Sultra di kawasan Nanga-nanga, Selasa (24/6/2025). Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk langkah awal pembenahan tata kelola aset dan perencanaan pemanfaatan lahan strategis.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari dan tim aset Pemprov Sultra. Seluruh pihak bersepakat membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti hasil pengecekan lapangan dan memastikan tidak ada persoalan batas maupun status hukum lahan.
“Biasanya persoalan tanah hanya dibahas di meja. Kali ini kita duduk bersama dan turun langsung ke lapangan. Ini langkah konkret untuk memastikan akurasi data dan mendorong pemanfaatan aset secara maksimal,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi aktual lahan, tetapi juga untuk menyusun skema pemanfaatan yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan lembaga pertanahan dalam penyelesaian aset publik.
Berdasarkan data awal, lahan tersebut memiliki luas administratif sebesar 1.000 hektar. Namun setelah dilakukan pengukuran di lapangan, luas aktual tercatat sebesar 793 hektar. Gubernur menyatakan hal ini akan menjadi bagian dari proses verifikasi teknis lebih lanjut.
“Dulu secara legal tercatat 1.000 hektar, tapi setelah kita cek langsung hanya 793 hektar. Pertanyaannya, kenapa menyusut? Itu yang akan kita telusuri bersama. Yang penting sekarang kita pastikan batasnya jelas dan tidak bermasalah,” jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa kawasan Nanga-nanga ke depan akan menjadi salah satu titik pengembangan yang penting. Meski belum disampaikan secara detail, ia menyebut bahwa rencana pemanfaatan sudah mulai disusun dan akan diumumkan pada waktunya.
“Tempat ini akan kita buat ramai. Insyaallah, ke depan kawasan ini akan kita manfaatkan untuk kegiatan yang mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
Langkah peninjauan langsung ini dinilai sebagai pendekatan efektif dalam membangun transparansi, memperkuat perencanaan berbasis data, serta memastikan bahwa aset milik daerah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
