Kendari, Radarsultra.co – Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (DPD KESTHURI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Forum Silaturahmi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Rumah Makan Kampoeng Wisata, Jalan Martandu, Andounohu, Rabu (25/2/2025).
Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara asosiasi, pelaku usaha travel, serta instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin kompleks.
Ketua DPD KESTHURI Sultra, H. Rahman Rahim, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah bukan hanya tanggung jawab asosiasi atau biro perjalanan semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini hal yang kompleks dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Bukan hanya travel atau asosiasi, tetapi juga dukungan instansi dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan regulasi di Arab Saudi yang kerap terjadi menjadi tantangan tersendiri. Jika tidak diantisipasi dengan koordinasi yang baik, kondisi tersebut berpotensi merugikan jamaah.
Karena itu, forum silaturahmi ini diharapkan mampu menyatukan persepsi serta memperkuat langkah bersama agar masyarakat Sultra dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan terlindungi.
“Kami ingin masyarakat tidak dirugikan. Semua pihak harus bersinergi agar penyelenggaraan haji dan umrah berjalan tertib dan aman,” katanya.
Rahman juga menekankan pentingnya edukasi publik, termasuk melalui media, mengenai standar operasional prosedur (SOP) serta cara memilih travel yang resmi dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sultra, H. Muhammad Lalan Jaya, menyampaikan apresiasi atas inisiatif forum tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya mitigasi risiko serta peningkatan literasi masyarakat terkait ibadah umrah dan haji khusus.
“Kami sangat mengapresiasi forum ini. Antusiasme peserta menunjukkan kepedulian bersama terhadap kualitas penyelenggaraan haji dan umrah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kasus yang tengah ditangani aparat kepolisian terkait jamaah yang gagal berangkat ke Arab Saudi akibat persoalan tiket yang melewati batas waktu hingga hangus.
“Prinsipnya, penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap jamaahnya. Jika ada kendala, harus ada solusi dan kejelasan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku guna menghindari potensi konflik atau tindakan yang tidak diinginkan.
“Jika ada masalah dan merasa terancam, silakan melapor ke kepolisian. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” katanya.
Lalan Jaya menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian di tingkat pusat untuk memastikan kejelasan informasi dan pendampingan sesuai kewenangan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam memilih biro perjalanan umrah dengan memastikan tiga aspek utama terpenuhi.
“Pastikan jadwal keberangkatan jelas, tiketnya jelas, dan akomodasinya jelas. Tiga hal ini sangat menentukan agar jamaah tidak dirugikan,” pesannya.
Melalui forum ini, asosiasi dan pemerintah sepakat memperkuat sinergi guna menghadirkan penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional, transparan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.
