Kendari, Radarsultra.co – Persoalan pendataan menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Jaelani, dalam penyaluran bantuan pangan di Kota Kendari.
Jaelani meminta pemerintah memperkuat dan memperbarui basis data penerima agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Juli-September 2026 di Kota Kendari, Kamis (10/9/2026).
Dalam kegiatan itu, terungkap masih terdapat kesenjangan antara jumlah masyarakat yang diproyeksikan menerima bantuan dengan penerima yang telah terdata.
Jaelani menyebut, berdasarkan data dari Dinas Sosial, terdapat sekitar 32.000 masyarakat yang semestinya masuk dalam penerima bantuan pangan di Kota Kendari. Namun, penerima yang telah terdata baru sekitar 27.000 orang.
“Hanya ada beberapa problem tadi yang ditanyakan oleh warga karena soal pendataan, saya akan menyuarakan ini mendorong biar alokasi pendataan khususnya di Kota Kendari yang menurut dinas sosial tadi ada kurang lebih 32.000 tapi yang menerima itu baru sekitaran 27.000,” katanya.
Menurut dia, pembenahan data penting dilakukan agar program bantuan pemerintah tidak sekadar tersalurkan secara administratif, tetapi tepat sasaran dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Ia pun berharap koordinasi serta pendampingan yang dilakukan ke depan dapat membantu memperbaiki pendataan penerima bantuan pangan di Kota Kendari.
“Mudah-mudahan dengan pendampingan kita ke depan alokasi bantuan pangan ini bisa lebih by data terus yang kemudian tepat sasan dan tentu bermanfaat,” ujarnya.
Selain persoalan data, Jaelani menyampaikan bahwa bantuan pangan untuk periode Juli hingga September 2026 merupakan bagian dari program pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia berharap program tersebut dapat kembali berlanjut pada periode berikutnya, termasuk untuk alokasi November dan Desember.
“Ini adalah program pemerintah yang di teralokasi untuk bulan Juli sampai September mudah-mudahan untuk alokasi selanjutnya di November Desember itu bisa teralokasi kembali,” ujar Jaelani.
Meski demikian, ia mengingatkan agar bantuan pangan tidak ditempatkan sebagai satu-satunya instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Jaelani, bantuan pangan lebih tepat dipandang sebagai bentuk kehadiran negara sekaligus stimulus bagi masyarakat, sementara peningkatan kesejahteraan membutuhkan dukungan program ekonomi yang berkelanjutan.
“Yang namanya bantuan pangan ini adalah bentuk kehadiran negara itu satu ya tetapi ini sebetulnya stimulan yang tidak diorientasikan untuk kesejahteraan maksudnya adalah bantuan pangan ini hanya stimulus yang paling penting adalah menstimulasi bantuan-bantuan yang lain biar masyarakat bisa lebih secara ekonomi,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah agar bantuan sosial berjalan beriringan dengan program pemberdayaan ekonomi. Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sektor produktif lainnya dinilai penting untuk membantu masyarakat meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Misalnya penguatan UMKM maupun penguatan sektor-sektor yang lain dalam aktivitas bermasyarakat ini,” pungkasnya.
Jaelani berharap pembenahan data dan penguatan program pemberdayaan dapat berjalan beriringan. Dengan begitu, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Kota Kendari.
