Kendari, Radarsultra.co – Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Andi Sumangerukka saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sultra itu diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, unsur Forkopimda, BPBD, serta stakeholder terkait.
Dalam amanatnya, Andi menegaskan apel siaga dan simulasi tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial. Kesiapan pemerintah daerah harus diwujudkan melalui kesiapan personel, sarana prasarana, anggaran, sistem komando, hingga kemampuan merespons setiap laporan bencana.
“Saya berharap bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana,” tegasnya.
Andi mengungkapkan, berdasarkan laporan Stasiun Klimatologi BMKG Sultra pada Juli 2026, kondisi dinamika atmosfer dan laut sepanjang tahun perlu diwaspadai. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan peta risiko bencana hidrometeorologi kering di Sultra.
Untuk bencana karhutla, tujuh wilayah berada pada kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari dan Kota Baubau.
Sementara 10 daerah lainnya, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Buton Selatan berada pada tingkat risiko sedang.
Adapun untuk risiko kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di Sultra tercatat berada pada kategori risiko tinggi.
Kondisi tersebut semakin perlu diantisipasi karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober 2026 dengan durasi kekeringan yang dapat mencapai 21 dasarian.
Mengantisipasi kondisi tersebut, gubernur meminta bupati dan wali kota segera mengaktifkan posko siaga bencana bersama BPBD masing-masing.
Posko tersebut diharapkan berfungsi selama 1×24 jam untuk memantau perkembangan kondisi di wilayah sekaligus mempercepat penyampaian informasi kepada Forkopimda dan pengambilan langkah penanganan.
“Dengan adanya posko siaga, kita bisa memberikan informasi terutama kepada Forkopimda sehingga mampu menggerakkan instansi-instansi yang berada di bawahnya,” katanya.
Selain kesiapsiagaan, Andi meminta penguatan patroli terpadu di kawasan rawan karhutla dan titik panas. Dinas Kehutanan, Manggala Agni, BKSDA, Korem dan Polda diminta memperkuat pengawasan, terutama di wilayah yang masuk kategori risiko tinggi.
Ia juga menekankan pentingnya deteksi dini dan respons cepat terhadap setiap laporan titik api agar kebakaran tidak meluas.
“Jangan kita hanya berhenti di kegiatan protokoler, tetapi betul-betul kita harus siap di lapangan. Karena kebakaran ini perlu adanya penanganan bersama,” ujarnya.
Untuk menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber air alternatif dan armada distribusi air bersih bagi masyarakat yang mengalami krisis air.
Fasilitas pelayanan kesehatan juga diminta meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat muncul akibat musim kemarau dan paparan debu.
Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dan data menjadi perhatian dalam sistem penanggulangan bencana. BPBD Provinsi Sultra diminta mengoptimalkan data, pemantauan satelit BMKG dan aplikasi Lapor Bencana secara real-time sebagai dasar pengambilan keputusan.
Gubernur juga meminta seluruh pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk pencegahan dan penanggulangan bencana, termasuk kebutuhan personel dan material.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan karhutla dan kekeringan.
“Manakala masyarakat merasa terlibat, maka dia akan sadar bahwa bencana itu manakala dilakukan bersama-sama, maka pasti kita bisa mencegah,” ujarnya.
Setelah apel siaga, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi tanggap bencana. Simulasi memperagakan proses penanganan kondisi darurat, termasuk evakuasi korban dan koordinasi antarpetugas dalam merespons bencana.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi potensi karhutla dan kekeringan di Sulawesi Tenggara selama musim kemarau 2026.***
