Kendari, Radarsultra.co – Dalam rangka memperingati lima tahun perjalanan Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di Provinsi Sulawesi Tenggara, pemerintah provinsi dan dinas perikanan bersama dengan Rare Indonesia mengadakan Seminar Perikanan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pakar dan praktisi perikanan skala kecil untuk mendiseminasikan pencapaian Program PAAP dengan tema ‘kontribusi PAAP untuk pengelolaan perikanan skala kecil’.
Seminar yang dihadiri oleh 167 peserta dan bertempat di Claro Hotel Kendari ini secara khusus mengulas implementasi PAAP di Sulawesi Tenggara sebagai salah satu bentuk pengelolaan perikanan skala kecil berbasis masyarakat dengan memanfaatkan potensi perikanan yang sangat melimpah, Selasa (14/5/2024).
Dalam pidato pembukaannya, perwakilan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Drs. La Ode Saifuddin, M.Si mengatakan bahwa potensi perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berlimpah dan sangat berpotensi untuk dikelola secara berkelanjutan.
“Kita harus menyadari bahwa potensi perikanan yang kita miliki ini sangat besar, oleh karena itu butuh adanya pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan” lanjutnya.
Dalam menjawab tantangan dari berbagai sisi yang dihadapi oleh sektor perikanan skala kecil, Pemerintah Sulawesi Tenggara – melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan di 10 Kabupaten – yang didukung oleh Rare Indonesia sebagai salah satu mitra pemerintah telah menjalankan Program PAAP yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan perikanan skala kecil khususnya di wilayah 0-2 mil laut. Pendekatan PAAP didasari pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu. Pendekatan ini mengedepankan pengelolaan secara kolaboratif dengan memaksimalkan peran masyarakat sabagai penerima manfaat pertama sumber daya perikanan di wilayah mereka.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Robert, S.T., M.T mengatakan bahwa PAAP yang telah dijalankan selama beberapa tahun terakhir sudah selaras dengan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara spesifik, PAAP telah masuk ke dalam Rancangan Aksi Daerah Provinsi dan harapannya bisa terintegrasi dengan program di tingkat kabupaten/kota”. Beliau juga berharap agar pemerintah provinsi dapat terus memperjuangkan PAAP ke dalam periode pemerintahan selanjutnya.
“Selama kurun waktu 2019 hingga 2024, PAAP telah menghasilkan 33 kawasan kerja seluas 339.953 ha di Sultra dengan 33 kelompok masyarakat yang tersebar di 10 kabupaten dan 52 kecamatan serta melibatkan sebanyak 292 desa pesisir (sekitar 30% dari jumlah desa pesisir di Sulawesi Tenggara) dengan berbagai pendekatan di tingkat akar rumput yang berfokus kepada partisipasi aktif masyarakat dari berbagai aspek yang berkontribusi kepada sektor perikanan seperti pelibatan kaum perempuan, peningkatan usaha perikanan, pengelolaan keuangan rumah tangga perikanan (melalui Kelompok Simpan Pinjam), penguatan kelembagaan kelompok, pengawasan perikanan, hingga pencatatan hasil tangkapan,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo Kendari, Prof. Asriyana menuturkan bahwa PAAP merupakan ‘best practice’ untuk perikanan skala kecil dan merupakan perwujudan pengelolaan berbasis masyarakat yang konkret dalam membawa perubahan terhadap masyarakat pesisir. Namun begitu, beliau tetap berharap bahwa perjuangan PAAP di Sulawesi Tenggara bukan hanya perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan di level yang lebih luas.
“Saya berharap adanya kolaborasi antara berbagai stakeholder untuk meningkatkan efektivitas PAAP ke level yang lebih luas” tandasnya.
Selama 5 tahun belakangan, lebih dari 20.000 masyarakat telah dijangkau dan sekitar 2.500 orang melibatkan diri sebagai penggerak utama di desa-desa PAAP melalui Kelompok PAAP untuk terus menginspirasi masyarakat luas di kawasan mereka. PAAP juga telah menjadi sebuah ruang kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan NGO untuk mengupayakan pengelolaan perikanan skala kecil yang lebih baik.
