Kendari, Radarsultra.co – Pemerintah pusat menegaskan komitmen mendorong transformasi pendidikan nasional melalui penguatan peran pengawas sekolah sebagai pilar peningkatan mutu pembelajaran. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Kota Kendari dan Seminar Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara, Sabtu, (10/01/26).
Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah membahas dan mengharmonisasi rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mengembalikan pengawas sekolah ke dalam jabatan fungsional.
“Kami sedang melakukan pembahasan agar pengawas kembali menjadi pegawai fungsional. Insyaallah dalam waktu tidak terlalu lama peraturan ini terbit, sehingga peran pengawas menjadi lebih jelas dan profesional,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan regulasi tersebut akan membawa perubahan paradigma dalam sistem pengawasan pendidikan. Pengawas tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang menimbulkan ketakutan di sekolah.
“Pengawas dengan paradigma lama sering dipersepsikan datang untuk mencari kekurangan. Itu adalah pengawas masa lalu,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengawas masa depan harus hadir sebagai mitra profesional bagi kepala sekolah dan guru, sekaligus menjadi perpanjangan tangan kementerian dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif di satuan pendidikan.
“Pengawas ke depan adalah pendamping, pembawa solusi, dan penguat ekosistem pendidikan. Dengan paradigma baru ini, kami optimistis mutu pembelajaran akan meningkat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa pendidikan merupakan prioritas strategis pembangunan daerah karena berkorelasi langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, transformasi pendidikan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi dalam menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, percepatan digitalisasi, hingga perubahan karakter generasi muda,” jelasnya.
Wali Kota menilai tema kegiatan yang menekankan transformasi peran pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik dan ekonomi tidak akan bermakna tanpa investasi serius pada sumber daya manusia melalui pendidikan bermutu.
Ia juga menekankan peran strategis pengawas sekolah sebagai mitra profesional bagi kepala sekolah dan guru. Pengawasan, kata dia, tidak boleh berhenti pada aspek administratif, tetapi harus menyentuh kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, serta pembentukan karakter peserta didik.
“Pengawas adalah penjaga mutu pendidikan. Mereka harus hadir sebagai pendamping dan penguat, bukan sekadar pemeriksa administrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkot Kendari mencatat saat ini terdapat 142 sekolah tingkat SD dan SMP, serta sekitar 174 satuan PAUD yang tersebar di seluruh kelurahan. Pemerintah kota juga menginisiasi pendirian PAUD di setiap kelurahan sebagai fondasi pendidikan anak usia dini.
Selain itu, pendataan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dilakukan secara door to door. Jumlah peserta didik di Kota Kendari tercatat mencapai 63.171 siswa, dengan sekitar 84 persen sekolah telah menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam aspek perlindungan sosial pendidikan, Pemkot Kendari mengalokasikan beasiswa dan bantuan seragam sekolah bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Pada 2025, sebanyak 1.000 siswa telah menerima bantuan tersebut dan program ini akan kembali dilanjutkan pada 2026.
“Masih ada lebih dari tiga ribu siswa kategori miskin. Insyaallah secara bertahap akan terus kita intervensi melalui APBD agar hak pendidikan mereka tetap terjamin,” ujarnya.
Penguatan pendidikan juga dilakukan melalui program revitalisasi dan digitalisasi sekolah sepanjang 2025 yang mencakup PAUD, SD, SMP, hingga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pemerintah Kota Kendari pun telah mengusulkan program revitalisasi lanjutan untuk tahun 2026 kepada kementerian terkait.
