Kendari, Radarsultra.co — Puluhan anggota Free Palestine Network (FPN) Pokja Kendari menggelar aksi solidaritas Palestina di Kendari, Sabtu pagi, 8 Februari 2026.
Aksi solidaritas ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian sikap politik, tetapi juga melibatkan partisipasi langsung masyarakat.
Dalam aksi yang berlangsung dari pukul 08.00 hingga sekitar 09.30 Wita itu, warga yang melintas diajak membubuhkan tanda tangan dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Aksi diawali di Bundaran Tank Kota Kendari. Di lokasi tersebut, puluhan anggota FPN Pokja Kendari membentangkan spanduk bertuliskan “Tinjau Ulang Keikutsertaan Indonesia di ‘Dewan Perdamaian’ Trump.” Peserta aksi juga membawa bendera Indonesia dan Palestina serta menampilkan poster-poster dukungan untuk Palestina.
Sekitar pukul 08.30 Wita, massa bergerak menuju Gerbang Wisata Toronipa bersama puluhan anggota komunitas sepeda GSCC (Gowes Sultra Cycling Community).
Setibanya di gerbang wisata, aksi kembali dilanjutkan dengan membentangkan spanduk, bendera, dan poster. Di titik ini, masyarakat yang melintas diajak secara langsung untuk menandatangani poster sebagai bentuk solidaritas.
Koordinator lapangan sekaligus Ketua FPN Pokja Kendari, Rahmawati Amin, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional Free Palestine Network yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah.
“Aksi ini merupakan bagian dari aksi serentak di beberapa kota di seluruh Indonesia oleh FPN. Aksi dilakukan pula di Jakarta, Bandung, Bogor, Jember, Surabaya, Makassar, Majene, Bau-Bau, dan Tarakan,” ujar Rahmawati, Sabtu (8/2/2026).
Menurut Rahmawati, seruan aksi nasional kali ini menekankan sikap moral Indonesia di tengah dinamika internasional terkait Palestina.
“Oleh karena itu, kami menyerukan agar pemerintah Indonesia meninjau ulang keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Trump yang sarat kepentingan dan mengkhianati perjuangan Palestina,” tegasnya.
Desakan tersebut sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal FPN, Furgan AMC, yang disampaikan melalui siaran pers. Ia menegaskan perlunya peninjauan ulang kebijakan pemerintah Indonesia.
“Presiden Prabowo perlu meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang dibentuk Donald Trump,” kata Furgan.
Ia menjelaskan bahwa BoP bukan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak memiliki mandat internasional yang sah. BoP dibentuk sepihak oleh Donald Trump dengan piagam yang disusun sendiri tanpa menyebut Palestina maupun Gaza sebagai subjek utama.
“Tidak ada satupun perwakilan Palestina di dalamnya. Bahkan tidak ada klausul yang menegaskan komitmen untuk kemerdekaan Palestina. Lebih anehnya lagi justru pelaku genosida Netanyahu malah masuk dalam struktur dewan perdamain tersebut di mana Trump menjabat sebagai ketua seumur hidup,” ujar Furqan.
“BoP hanyalah cara Trump dan Netanyahu mengamankan hasil genosida dan melanggengkan kolonialisme di bumi Palestina,” tegas Furqan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FPN, Dr. Dina Sulaeman, dalam orasinya menyoroti aspek ekonomi dan politik di balik Board of Peace. Ia mempertanyakan klaim dana sekitar Rp17 triliun yang disebut sebagai dana rekonstruksi Gaza.
“Apakah rakyat Gaza akan menikmati hasil pembangunan itu, atau justru akan disingkirkan dan dijadikan buruh murah, sementara mereka dipindahkan ke kamp Rafah yang diberi label ‘kota kemanusiaan’,” ujar Dina.
“Ini bukan rekonstruksi. Ini kolonialisme dengan wajah baru,” tegas Dina.
Dina juga mengkritik keras narasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dibungkus dalam istilah “netral” dan “realistis”.
“Pemerintah Indonesia harus menarik diri dari forum internasional yang melemahkan perjuangan kemerdekaan Palestina,” pungkas Dina.
Aksi di Gerbang Wisata Toronipa tersebut berakhir sekitar pukul 09.30 Wita dan ditutup dengan seruan solidaritas massa FPN menolak Board of Peace Trump, membela Palestina, serta menegaskan kembali komitmen pada Hak Asasi Manusia dan keadilan sejati.***
